Mataram (ANTARA) - Kota-kota tumbuh dengan irama yang nyaris sama, yakni padat, cepat, dan menghasilkan sisa. Di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), sisa itu bernama sampah.
Setiap hari, ratusan ton limbah rumah tangga bergerak dari dapur warga menuju tempat penampungan sementara (TPS), lalu berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
Di balik rutinitas itu, ada beban lingkungan yang terus menumpuk, ruang kota yang menyempit, dan biaya publik yang kian membesar. Dalam konteks itulah inovasi bernama “tempah dedoro” muncul sebagai langkah sederhana dan lokal, nyaris sunyi gaungnya, tetapi membawa pesan besar tentang bagaimana sebuah kota belajar mengurus dirinya sendiri.
Tempah dedoro bukan teknologi canggih, dengan mesin mahal atau perangkat digital mutakhir. Ia lahir dari logika paling dasar pengelolaan sampah, bahwa sampah organik seharusnya selesai di sumbernya.
Inovasi ini diuji coba di Lingkungan Marong Jamak Karang Tatah, Mataram, lalu diperluas ke puluhan kelurahan dan sekolah. Angkanya berbicara, volume sampah yang semula mencapai sekitar 180–200 kilogram per hari di satu lingkungan, turun hingga separuhnya, setelah tempah dedoro diterapkan.
Dari kota yang setiap hari menghasilkan sekitar 220–250 ton sampah, sekitar 60 persen di antaranya berupa sampah organik yang sejatinya dapat diurai tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke TPA.
Hanya saja, persoalan ini tidak berhenti pada angka keberhasilan. Justru di situlah pertanyaan penting dimulai, apakah tempah dedoro sekadar solusi teknis, ataukah ia menandai perubahan cara berpikir kota dalam mengelola pelayanan publik dan tanggung jawab lingkungan?
Lubang beton
Secara fisik, tempah dedoro hanyalah buis beton dengan penutup, dilubangi di bagian atas, lalu ditanam di halaman rumah, gang, sekolah, atau kantor. Sampah organik dimasukkan, disemprot cairan pengurai atau air bekas cucian beras, lalu dibiarkan bekerja mengikuti hukum alam. Enam hingga 12 bulan kemudian, ia berubah menjadi kompos.
Kesederhanaan inilah yang menjadi kekuatannya. Biaya pembuatannya relatif murah, berkisar ratusan ribu rupiah per unit, dan satu unit dapat melayani tiga hingga empat kepala keluarga.
Dalam konteks anggaran daerah dan kemampuan warga, skema ini realistis. Tidak menuntut teknologi tinggi, tidak bergantung pada listrik, dan tidak memerlukan operator khusus.
Hal yang lebih penting, tempah dedoro memindahkan locus pengelolaan sampah dari negara ke warga, dari truk pengangkut ke halaman rumah. Di sinilah nilai edukatif dan pemberdayaannya bekerja.
Warga tidak lagi menjadi produsen sampah pasif, melainkan pengelola aktif. Mereka melihat sendiri bagaimana sisa makanan berubah menjadi pupuk, bagaimana bau dapat dikendalikan, dan bagaimana volume sampah ke TPS menyusut drastis.
Data uji coba di Mataram menunjukkan bahwa dari satu ton sampah organik, residu yang tersisa setelah penguraian hanya sekitar 7,5 persen. Artinya, beban yang harus dibawa ke TPA menurun tajam.
Jika diterapkan secara masif di 325 lingkungan kota, maka sistem persampahan Mataram akan berubah secara struktural. Petugas kebersihan tidak lagi dibebani sampah organik dalam jumlah besar, sementara fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan TPA mendapat ruang bernapas.
Meski demikian, keberhasilan teknis ini masih rapuh jika tidak diikuti perubahan perilaku yang konsisten. Tempah dedoro bekerja jika warga disiplin memilah sampah, memahami fungsinya, dan merawatnya.
Tanpa pendampingan, edukasi berkelanjutan, dan pengawasan ringan dari pemerintah, lubang beton itu berpotensi berubah menjadi simbol yang ditinggalkan.
Tantangan kota
Keberhasilan tempah dedoro di lingkungan percontohan sering kali menghadapi tantangan saat diperluas. Kota tidak hanya terdiri dari kawasan permukiman longgar, tetapi juga gang sempit, rumah kontrakan, pusat usaha, sekolah padat, hingga dapur produksi makanan berskala besar, seperti SPPG Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah Kota Mataram merespons ini dengan mewajibkan unit-unit tertentu menyediakan tempah dedoro sebagai syarat operasional.
Langkah ini strategis, tetapi menyimpan tantangan implementasi. Pertama, pengawasan. Kewajiban administratif, tanpa mekanisme evaluasi rutin berisiko menjadi formalitas.
Kedua, keberlanjutan. Apakah setelah enam bulan atau satu tahun, tempah dedoro tetap dirawat, atau ditinggalkan, ketika penuh dan tidak dipanen? Ketiga, keadilan spasial. Tidak semua warga memiliki ruang yang cukup, sehingga solusi kolektif di gang atau ruang publik harus benar-benar dikelola bersama.
Di sisi lain, tempah dedoro membuka peluang ekonomi mikro. Kompos yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pekarangan, urban farming, atau kegiatan sekolah.
Dalam jangka panjang, ia dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan memperkuat ketahanan pangan skala rumah tangga. Di sinilah aspek pemberdayaan bekerja lebih jauh, melampaui isu sampah semata.
Dari perspektif kebijakan publik, inovasi ini menunjukkan bahwa solusi perkotaan tidak selalu harus berangkat dari proyek besar. Pendekatan berbasis lingkungan dan partisipasi warga justru lebih adaptif terhadap karakter kota menengah seperti Mataram.
Agar tidak terjebak sebagai program musiman, tempah dedoro perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan kota, indikator kinerja OPD, dan kurikulum pendidikan lingkungan di sekolah.
Menata masa depan
Tulisan ini membawa kita pada refleksi lebih luas tentang arah pengelolaan kota. Sampah bukan sekadar persoalan teknis, tetapi cermin relasi antara negara dan warganya. Tempah dedoro menunjukkan bahwa ketika negara memberi ruang, alat, dan kepercayaan, warga mampu mengambil peran.
Solusi ke depan tidak cukup dengan memperbanyak unit tempah dedoro. Pemerintah perlu memastikan ekosistem pendukungnya, seperti pelatihan rutin, standar teknis yang jelas, insentif bagi lingkungan yang berhasil menekan sampah, serta sanksi edukatif bagi yang abai.
Integrasi dengan pengelolaan sampah anorganik di TPST dan maggot center juga harus berjalan seiring, agar sistem persampahan kota benar-benar utuh dari hulu ke hilir.
Lebih jauh, inovasi ini mengajarkan nilai kebangsaan dalam skala kecil. Mengelola sampah sendiri berarti mengurangi beban bersama, menjaga tanah dan air, serta mewariskan kota yang lebih layak huni bagi generasi berikutnya.
Di tengah wacana besar pembangunan nasional dan ketahanan lingkungan, tempah dedoro hadir sebagai praktik nyata cinta tanah air, dimulai dari dapur dan halaman rumah.
Pertanyaannya, kini bukan lagi apakah tempah dedoro efektif, tetapi apakah kita cukup konsisten menjadikannya budaya. Sebab kota yang bersih dan berkelanjutan tidak lahir dari satu inovasi, melainkan dari kebiasaan kolektif yang dirawat hari demi hari.
Baca juga: Pemkot Yogyakarta akan bangun 1.000 biopori jumbo tekan volume sampah
Baca juga: Saat sampah menagih janji pembangunan
