Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar RI (KBRI) di Yangon, Myanmar, memastikan bahwa 55 warga negara Indonesia (WNI), yang terdampak operasi penegakan hukum di pusat penipuan daring (online scam center) KK Park pada Oktober lalu, akan segera dipulangkan ke tanah air.
alam pernyataannya pada Sabtu (22/11), KBRI mengatakan pemulangan mereka akan dilakukan secara bertahap, yang dimulai dengan perjalanan darat melintasi perbatasan dari Myawaddy di Myanmar ke Mae Sot di Thailand, 8 Desember mendatang.
"Selanjutnya, mereka akan diterbangkan ke tanah air via Bangkok pada 9 Desember 2025," kata KBRI Yangon, sembari menambahkan bahwa repatriasi dilakukan setelah pemerintah Myanmar menyetujui pemulangan 55 WNI tersebut.
KBRI mengatakan dalam upaya repatriasi itu, pihaknya bekerja sama dengan KBRI Bangkok untuk berkoordinasi dengan pemerintah Myanmar dan Thailand.
Dengan rencana pemulangan 55 WNI itu, masih ada 180 WNI eks-KK Park lain yang masih menunggu pemindahan ke lokasi aman sebelum proses verifikasi dan pemulangan. Pemindahan ke lokasi aman belum bisa dilakukan karena kapasitas penampungan di Myanmar yang terbatas.
KBRI Yangon mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi intensif untuk memastikan identitas dan kondisi WNI, serta mengusahakan percepatan pemulangan mereka ke tanah air.
WNI yang masih berada di Myanmar diimbau untuk tetap tinggal di lokasi aman dan aktif berkomunikasi dengan KBRI mengingat kondisi keamanan di negara itu.
WNI di Shwe Koko
KBRI Yangon juga mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan lebih dari 200 WNI termasuk di antara 1.367 warga asing yang ditahan dalam operasi penggerebekan di pusat penipuan daring lain di Shwe Koko, Negara Bagian Kayin, Myanmar, Senin (17/11) lalu.
Sebelumnya diberitakan hanya ada 48 WNI yang terdampak operasi tersebut. Namun, menurut informasi terbaru dari seorang WNI yang ditangkap, ada sekitar 200 WNI yang terjaring operasi di Shwe Koko dan meminta bantuan pemulangan ke Indonesia.
Dengan demikian, hingga saat ini, ada 400 WNI terjaring dalam operasi yang dilakukan sejak Oktober 2025 itu. Mereka terindikasi menjadi korban perdagangan orang, kata KBRI Yangon.
