Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Irmawan mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mempercepat dan memperluas pelaksanaan modifikasi cuaca di daerah-daerah rawan longsor.
“Kami mendesak BMKG dan pemerintah mengintensifkan modifikasi cuaca di wilayah-wilayah rawan longsor," kata Irmawan di Jakarta, Senin.
Hal itu dia sampaikan menyusul bertambahnya jumlah korban jiwa akibat longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap.
Diketahui hingga Senin ini, longsor tersebut tercatat menelan sebanyak 13 korban meninggal, tujuh orang masih hilang, serta membuat 823 warga mengungsi.
Baca juga: BNPB modifikasi cuaca langit urangi curah hujan di Semarang dan Grobogan
"Kami berharap kejadian longsor di dua dusun yang memicu belasan korban jiwa tidak kembali terulang. Apalagi hingga akhir November ini, masih besar potensi terjadinya cuaca ekstrem di berbagai daerah,” kata Irmawan.
Menurut dia, modifikasi cuaca dapat menjadi langkah cepat untuk mengendalikan curah hujan dan menurunkan risiko hujan ekstrem yang menjadi pemicu longsor di banyak daerah. Oleh karena itu ia menilai perlu adanya pemetaan rinci dari BMKG terkait wilayah yang membutuhkan intervensi langsung.
“Dengan pemetaan yang akurat, kita bisa mengetahui wilayah mana yang harus segera ditangani mengingat luasnya daerah rawan longsor,” ujarnya.
Irmawan menjelaskan teknik modifikasi cuaca dapat dilakukan melalui penyemaian awan menggunakan bahan semai, seperti garam (NaCl). Namun, kata dia, efektivitas langkah itu bergantung pada koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam penentuan prioritas wilayah dan kesiapan teknis di lapangan.
Baca juga: Jakarta lakukan modifikasi cuaca selama lima hari untuk antisipasi cuaca ekstrem
Ia menilai BMKG perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga terkait agar mitigasi berjalan optimal mengingat intensitas hujan diperkirakan masih tinggi dalam beberapa pekan ke depan.
“Koordinasi yang kuat antara BMKG dan kementerian/lembaga terkait sangat dibutuhkan agar upaya mitigasi ini efektif,” ujarnya.
Selain menekankan pentingnya modifikasi cuaca, Irmawan juga meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan warga terdampak. Ia menegaskan kebutuhan dasar pengungsi seperti air bersih, hunian sementara, dan bahan makanan harus menjadi prioritas.
“Kerja sama seluruh pihak sangat dibutuhkan. Fokus utama adalah keselamatan warga serta pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” kata Irmawan.
Baca juga: Kemenhut modifikasi cuaca tahap 3 atasi karhutla Riau
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyoroti minimnya sistem peringatan dini longsor berbasis teknologi di sebagian besar daerah rawan, sehingga respons masyarakat masih sangat bergantung pada identifikasi manual.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan peringatan dini bencana masih cenderung berpatokan pada prakiraan hujan yang tidak selalu mencerminkan potensi longsor.
Bencana tanah longsor hingga sepanjang satu kilometer dari pusat runtuhan yang melanda Desa Cibeunying itu menjadi contoh keberadaan sistem peringatan dini longsor berbasis teknologi sudah sangat dibutuhkan.
