Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Intelijen Negara (BIN) memperkuat sinergi untuk mengawasi Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan efektif, aman, dan akuntabel.
Kerja sama kedua instansi ini dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Penguatan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis pada hari ini, yang bertujuan memitigasi berbagai tantangan implementasi di lapangan.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola (Sistakol) BGN, Tigor Pangaribuan dalam keterangannya, Selasa, menekankan kerja sama ini adalah jaminan pemerintah terhadap integritas program.
"MBG adalah program multi-sektor yang membutuhkan dukungan keamanan dan intelijen. Dengan kerja sama ini, BGN kini berpasangan dengan BIN untuk membentuk barisan pertahanan yang solid," ujar Tigor Pangaribuan.
Program MBG merupakan inisiatif strategis yang menempati posisi sentral dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 dan mendukung pencapaian empat poin penting Sustainable Development Goals (SDGs).
Namun, kompleksitas program—mulai dari tata kelola, distribusi, kasus keracunan makanan, hingga potensi pelanggaran hukum—menuntut adanya pengawasan dan intelijen yang terpadu.
BGN memiliki peran utama dalam realisasi MBG sebagai salah satu program utama milik pemerintah. Namun peran tersebut perlu mendapat dukungan dari berbagai elemen, termasuk dari BIN sebagai pengawal kebijakan pemerintah.
“BGN sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk menyelesaikan berbagai masalah MBG. Namun berbagai masalah masih tetap muncul, sehingga BGN membutuhkan peran BIN sebagai garda terdepan mengawal kelancaran program MBG,” ujar Tigor.
Sebagai langkah konkret, BGN dan BIN sepakat membentuk kerja sama berbentuk integrasi pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, untuk mengoptimalkan koordinasi intelijen dan pengawasan.
Sinergi ini mencerminkan wajah baru kolaborasi intelijen di era pembangunan, menjamin program MBG terlaksana secara aman dan berkelanjutan.
