Jakarta (ANTARA) - Indonesia terpilih menjadi anggota Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) Universal Postal Union (UPU) periode 2025–2029, menegaskan peran strategisnya dalam menentukan arah kebijakan dan operasional layanan pos serta logistik dunia.
Penunjukan Indonesia dilakukan pada Kongres Universal Postal Union (UPU) ke-28 yang dilaksanakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 7 sampai 20 September 2025. Mandat itu merupakan bentuk kepercayaan sektor pos dan logistik internasional terhadap peran aktif dan kontribusi Indonesia dalam memajukan ekosistem pos global.
“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota CA dan POC UPU merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kami berkomitmen untuk membawa aspirasi Indonesia dan negara-negara berkembang agar layanan pos semakin modern, inovatif, dan inklusif," kata Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Melalui keanggotaan CA dan POC UPU, Indonesia tidak hanya dapat turut menentukan arah kebijakan UPU dan operasional jaringan dan layanan pos dan logistik dunia, tapi, juga memperoleh akses lebih luas terhadap pengembangan ekosistem dan layanan pos di dalam negeri.
Partisipasi dan keanggotaan Indonesia pada CA dan POC UPU tahun 2025-2029 diharapkan memberikan manfaat nyata, antara lain dalam penguatan ekosistem pos global dan nasional, khususnya dalam era digitalisasi dan AI.
Peran Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan layanan paket ke luar negeri, layanan keuangan pos dan logistik dalam rangka mendorong e-commerce dan ekonomi digital Indonesia; serta meningkatkan daya saing produk UMKM Indonesia agar semakin dikenal di pasar global.
Sebagai anggota CA dan POC, Indonesia akan memprioritaskan tiga agenda utama. Pertama, menguatkan tata kelola UPU berbasis anggota sehingga suara negara anggota, khususnya negara berkembang, dapat memengaruhi keputusan-keputusan strategis UPU.
Kedua, mendorong transformasi digital agar layanan pos tetap relevan dan inklusif di era digital dan AI. Ketiga, meningkatkan inklusivitas ekosistem pos dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik skala besar maupun kecil, guna membangun layanan pos dan logistik global yang tangguh dan berkelanjutan.
"Kami juga ingin memastikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat layanan kiriman luar negeri yang dapat mendorong produk UMKM Indonesia menembus pasar global,” ujar Edwin.
Delegasi Indonesia dalam Kongres UPU ke-28 dipimpin oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital serta diikuti oleh pejabat terkait dari Direktorat Pos dan Penyiaran, Direktorat Layanan Ekosistem Digital, Pusat Kelembagaan Internasional, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polkam, dan PT Pos Indonesia, dengan dukungan Perwakilan RI di Abu Dhabi dan Dubai.
Kebut regulasi
Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pada Maret lalu menegaskan komitmennya untuk mendukung transformasi digital industri pos, kurir, dan logistik melalui percepatan regulasi yang lebih adaptif di era digital.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dalam rilis pers, Jumat (14/3/2025), menyatakan bahwa sektor ini memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi digital dan ketahanan nasional.
"Kami berkomitmen untuk memastikan regulasi yang mendukung keberlanjutan industri ini," ujar Menteri Meutya saat audiensi bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bidang Industri Pos, Kurir, dan Logistik di Jakarta, Kamis (13/3).
Sebagai langkah kongkret, Kemkomdigi tengah mempercepat penerbitan Peraturan Menteri yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menciptakan keseimbangan dalam ekosistem industri pos dan kurir di tengah tantangan persaingan global dan digitalisasi.
Menanggapi berbagai tantangan di sektor ini, Meutya menegaskan bahwa Kemkomdigi akan terus berupaya agar regulasi yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi industri dan masyarakat.
"Kami memahami tantangan yang dihadapi sektor ini. Oleh karena itu, regulasi yang kami buat harus memastikan industri pos dan logistik tetap kompetitif, sejalan dengan kepentingan nasional, dan adaptif terhadap transformasi digital," ujar dia.
Dalam audiensi tersebut, Staf Khusus Kemkomdigi Bidang Strategis Komunikasi, Rudi Sutanto turut menyoroti peran krusial sektor ini selama pandemi COVID-19, di mana jasa kurir dan logistik telah menjadi garda terdepan saat masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar rumah.
Namun, setelah situasi membaik, perhatian terhadap sektor ini mulai berkurang. Oleh karena itu, dia mengatakan regulasi yang baru harus memberikan kepastian dan keberpihakan pada kepentingan nasional.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Muhammad Feriadi Soeprapto juga menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh lebih dari 390 perusahaan anggota asosiasi tersebut.
Dia menyoroti persaingan yang semakin ketat dengan platform digital serta regulasi yang belum sepenuhnya harmonis antar kementerian.
"Kami berharap ada regulasi yang lebih terintegrasi agar industri pos dan logistik dapat tumbuh secara sehat serta mampu bersaing dengan platform global," kata dia.
Asperindo juga menyampaikan rencana musyawarah nasional (munas) pada Mei 2025. Feriadi berharap munas ini mendapat dukungan dari pemerintah serta menjadi ajang diskusi strategis bagi pelaku industri untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Melalui percepatan regulasi dan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, serta asosiasi, Kemkomdigi optimis bahwa langkah ini akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat, inovatif, dan berdaya saing.
Dengan demikian, industri pos, kurir, dan logistik dapat terus berkembang, memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pos Indonesia
Pada acara "Book Talk and Ngopi Sore" do Posbloc, Jakarta 12 Juni 2024, Direktur Utama Pos Indonesia atau PosIND Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, transformasi dan inovasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan industri logistik di Indonesia.
Menurut Faizal, setidaknya ada enam faktor yang diperlukan untuk mewujudkan proses transformasi yakni adaptability (adaptif), cost leadership (meminimalkan pengeluaran), customer satisfaction (kepuasan pelanggan), competitiveness (daya saing), employee satisfaction (kepuasan kerja) dan productivity (produktivitas).
"Jadi transformasi dan inovasi itu saya ukur dengan enam key success factor sehingga dari bulan ke bulan saya memperbaikinya," ujar Faizal.
Faizal menjelaskan, faktor adaptasi diukur berdasarkan seberapa baik layanan PosIND disukai masyarakat sehingga meningkatkan volume layanan.
Dari sisi meminimalkan pengeluaran, dilihat berdasarkan seberapa besar perubahan yang dilakukan dapat mengurangi biaya tetap atau fixed cost.
Pada kepuasan pelanggan, parameter yang digunakan adalah seberapa puas pelanggan menikmati layanan PosIND.
"Untuk competitiveness, apakah market share-nya meningkat setelah produknya diperbarui, layanannya diperbaiki, apakah volume penjualannya naik," kata Faizal.
Lebih lanjut, faktor kepuasan kerja juga menjadi prioritas dalam bertranformasi. Faizal menyampaikan, karyawan yang dapat memberikan pelayanan dengan baik, akan membuat pelanggan merasa puas.
Dari sisi produktivitas, Faizal memastikan agar perusahaan dapat bekerja dengan efisien dan efektif.
Sementara itu, Faizal juga berbagi pengalaman saat mendapat tantangan untuk memimpin perusahaan plat merah yang sedang mengalami krisis eksternal dan internal, yang terangkum dalam buku "Thriving on Turbulence: Agile Leadership untuk Sukses Melewati Disrupsi".
Dari sisi eksternal, industri sedang dihantam pandemi COVID-19, sedangkan di internal perusahaan, PosIND mengalami permasalahan yang kompleks.
Ada tiga hal yang Ia soroti sebagai faktor-faktor yang jadi penyebab merosotnya performa PosIND. Pertama, performansi finansial, di mana perusahaan tersebut mengalami pelemahan finansial.
Kedua adalah performansi bisnis karena kalah saing dengan kompetitor, khususnya di bidang jasa kurir dan logistik. Banyak konsumen yang merasa tidak puas dengan pelayanannya sehingga menyebabkan market share menurun.
Selain itu, PosIND juga mengalami masalah kedisiplinan, di mana para karyawan acuh tidak acuh pada aturan jam kerja.
Faizal pun fokus untuk melakukan tranformasi bisnis di semua bidang PosIND, di antaranya digitalisasi dan perbaikan layanan.
