Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati revisi defisit anggaran menjadi Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam RAPBN 2026, dari rancangan sebelumnya Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa kenaikan defisit dalam RAPBN 2026 merupakan konsekuensi seiring adanya penambahan Belanja Pemerintahan Pusat (BPP) dan Transfer Ke Daerah (TKD).
“Itu kan konsekuensi. Tadi kan kita menambah yang Rp43 triliun (TKD), lalu kita tambah sedikit di belanja pusatnya, sehingga defisit melebar dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen dari PDB,” ujar Febrio saat ditemui usai Rapat Kerja Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis.
Baca juga: Misbakhun sebut permasalahan teknis Coretax berimbas pada defisit APBN
Febrio memastikan bahwa pemerintah masih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kondisi fiskal, yang tercermin dari defisit dalam RAPBN 2026 masih lebih rendah dibandingkan outlook defisit APBN tahun 2025 yang sebesar 2,78 persen.
“Kita melihat kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga baik di pusat maupun belanja di daerah itu tetap menjadi prioritas,” ujar Febrio.
Sebagai informasi, Belanja Pemerintahan Pusat (BPP) meningkat sebesar Rp13,2 triliun menjadi Rp3.149,7 triliun untuk RAPBN 2026, dari rancangan sebelumnya senilai Rp3.136,5 triliun.
Sementara itu, TKD meningkat sebesar Rp43 triliun menjadi senilai Rp693 triliun untuk RAPBN 2026, dari rancangan sebelumnya senilai Rp 650 triliun.
Baca juga: Komitmen untuk menjaga APBN tetap dalam koridor
Dalam kesempatan ini, Banggar DPR RI dan pemerintah menyepakati revisi postur RAPBN Tahun 2026, di antaranya pendapatan negara disetujui menjadi Rp3.153,6 triliun untuk RAPBN 2026, atau selisih Rp5,9 triliun dari rancangan sebelumnya senilai Rp3.147 triliun.
Sementara itu, belanja negara disetujui menjadi Rp3.842,7 triliun dalam RAPBN 2026, atau selisih Rp56,2 triliun dari rancangan sebelumnya Rp3.786,5 triliun.
Di sisi pembiayaan, defisit disetujui menjadi senilai Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam RAPBN 2026, dari sebelumnya senilai Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.
Keseimbangan primer disetujui dengan desain defisit primer di angka Rp89,7 triliun dalam RAPBN 2026, atau selisih Rp50,3 triliun dari rancangan sebelumnya di angka Rp39,4 triliun.
Pembiayaan anggaran disetujui menjadi Rp689,1 triliun dalam RAPBN 2026, atau selisih Rp50,3 triliun dari rancangan sebelumnya senilai Rp638,8 triliun.
