Yerusalem/Istanbul (ANTARA) - Lebih dari 7.500 warga Israel menandatangani petisi yang menyerukan pengakuan terhadap negara Palestina serta penghentian perang di Gaza, demikian disampaikan sebuah kelompok advokasi Israel, Rabu.
Petisi itu digagas oleh Zazim, sebuah gerakan akar rumput Yahudi-Arab, yang menyatakan inisiatif tersebut bertujuan menyampaikan “pesan jelas dan bersatu dari rakyat Israel kepada komunitas internasional” menjelang Sidang Umum PBB di New York pada 22 September mendatang.
Penyelenggara penandatangan petisi memperkirakan jumlah penandatangan akan melampaui 10.000 sebelum sidang berlangsung.
“Pengakuan negara Palestina bukan dimaksudkan sebagai hukuman bagi Israel, melainkan sebagai langkah menuju masa depan yang lebih baik berdasarkan pengakuan timbal balik dan keamanan bagi kedua bangsa,” bunyi petisi tersebut.
Baca juga: Selandia Baru, Prancis bahas situasi kemanusiaan dan dukungan negara Palestina merdeka
Baca juga: Indonesia-Peru sepakat solusi dua negara akhiri konflik Palestina-Israel
Zazim memperingatkan bahwa tanpa pengakuan itu, Israel berisiko mengikuti agenda yang digerakkan oleh menteri sayap kanan, seperti kepala keuangan Bezalel Smotrich, yang mendorong “pencaplokan, apartheid, dan kelanjutan perang.”
Smotrich dan anggota lain dalam pemerintahan pemimpin otoritas Benjamin Netanyahu berulang kali menyerukan pencaplokan Tepi Barat yang diduduki, sebuah langkah yang menurut para pengkritik akan menutup pintu secara permanen bagi solusi dua negara.
Sejak dimulainya perang genosida Israel di Jalur Gaza pada Oktober 2023, sedikitnya 1.022 warga Palestina tewas dan lebih dari 7.000 lainnya terluka di Tepi Barat yang diduduki akibat serangan pasukan Israel dan pemukim ilegal, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.
Baca juga: Evakuasi warga Gaza bagian persiapan Palestina merdeka
Pejabat Palestina menyatakan kampanye teror Israel di Tepi Barat bertujuan mengusir warga Palestina dari tanah mereka, sehingga solusi dua negara mustahil diwujudkan.
Dalam putusan bersejarah pada Juli lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal dan menuntut evakuasi seluruh permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Sumber: Anadolu
