Manokwari (ANTARA) - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari mengusulkan perubahan status kelembagaan menjadi institut, sebagai upaya pengembangan kualitas pendidikan tinggi hukum di Provinsi Papua Barat.
Ketua STIH Manokwari Filep Wamafma di Manokwari, Minggu, mengatakan perubahan status bermaksud memperluas mandat akademik lembaga yang selama ini hanya fokus pada bidang ilmu hukum.
"Sekarang sudah masuk tahapan verifikasi untuk melengkapi beberapa syarat yang masih kurang," ujarnya.
Dia menyebut bahwa dengan perubahan status kelembagaan maka program studi yang tersedia tidak hanya S1 hukum dan S2 hukum, melainkan S1 ilmu pemerintahan serta S1 manajemen teknologi.
Penambahan program studi baru tetap memperhatikan saran dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
"Kami tidak mau buka program studi baru yang hanya formalitas, tapi bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan daerah," kata dia.
Dia mengatakan jumlah dosen tetap program S1 hukum 35 orang, S2 hukum terdiri atas enam dosen bergelar doktor dan lima profesor S2 hukum ditambah dosen eksternal kerja sama.
STIH Manokwari juga telah mengirim sejumlah dosen untuk menyelesaikan pendidikan S2 yang nantinya menjadi tenaga pengajar pada program S1 ilmu pemerintahan dan S1 manajemen teknologi.
"Dosen rekayasa teknologi dan ilmu pemerintahan bulan depan wisuda. Sumber daya pengajar sudah siap," ucapnya.
Selain menyiapkan kelengkapan syarat administrasi, pihaknya sedang menyelesaikan pembangunan sarana prasarana pendukung operasional kampus, seperti laboratorium komputer.
Transformasi kelembagaan perguruan tinggi secara bertahap, katanya, agar melahirkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di Papua Barat.
"Kami optimis akhir tahun perubahan status sudah keluar, dan awal tahun depan mulai beroperasi. Kami tidak mau langsung jadi universitas," kata Filep.
Dirinya berharap, pemerintah daerah merealisasikan komitmen dalam mendukung pembiayaan pengembangan lembaga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di Papua Barat.
Hal tersebut penting karena pembangunan sumber daya manusia tidak bisa hanya dibebankan kepada perguruan tinggi, tetapi membutuhkan sinergi dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
"Investasi pada sektor pendidikan itu sangat penting. Perguruan tinggi, terutama swasta perlu dukungan pemerintah daerah," kata dia.
