Jakarta (ANTARA) - Ketika dunia akhirnya seirama mendukung Palestina, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sudah berdiri di garis depan.
Konsistensi itu kini menjelma menjadi legitimasi yang menegaskan bahwa keteguhan membela kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan tak pernah sia-sia.
Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 12 September 2025, menorehkan sejarah baru. Resolusi yang menegaskan kembali solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan keluar yang sah dan bermartabat bagi konflik Israel–Palestina, didukung mayoritas telak, dengan 142 negara mendukung, 10 menolak, dan 12 abstain.
Untuk pertama kalinya, mayoritas negara Eropa ikut menyokong deklarasi yang menegaskan pembentukan negara Palestina merdeka berdampingan dengan Israel. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut hasil ini sebagai momentum bersejarah, menandai jalan menuju perdamaian di Timur Tengah yang tak dapat diputar balik.
Pengesahan ini bukan sekadar formalitas. Selama puluhan tahun, isu Palestina kerap menemui kebuntuan akibat fragmentasi kepentingan global. Kini, dunia yang biasanya terbelah justru bergerak dalam satu barisan.
Momentum ini menegaskan bahwa konsistensi negara-negara seperti Indonesia sejak awal tidaklah sia-sia, melainkan menjadi pijakan yang akhirnya diakui dunia.
Arus global yang berubah
Deklarasi New York bukan hanya sekadar seruan moral, melainkan peta jalan konkret menuju perdamaian, mulai dari gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, penarikan pasukan Israel, penyatuan Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina, pembentukan Misi Stabilisasi PBB, hingga rencana pemulihan pascaperang melalui Arab-OIC Gaza Recovery Plan.
Dukungan luas dari Eropa memberi makna khusus. Selama ini, sikap Eropa kerap terbelah antara simpati pada Palestina dan kepentingan menjaga relasi dengan Israel serta Amerika Serikat. Kali ini, perubahannya tampak jelas. Macron menegaskan masa depan yang mungkin, yaitu dua bangsa, dua negara, hidup berdampingan dalam damai.
Pergeseran itu memang tak bisa dilepaskan dari peran Prancis dan Arab Saudi yang menjadi penggagas utama deklarasi ini.
Presiden Prabowo bahkan berbicara langsung dengan Macron di Istana Élysée pada Juli 2025, dan keduanya menekankan urgensi solusi dua negara sebagai jalan damai yang adil bagi Palestina.
Hal serupa juga disampaikan Prabowo bersama Pangeran Mohammed bin Salman di Jeddah, dengan menyerukan aksi nyata komunitas internasional untuk mengakhiri penderitaan Gaza dan menjamin hak rakyat Palestina.
Perubahan ini sejalan dengan pandangan Alexander Wendt (tokoh konstruktivis sosial dalam bidang hubungan internasional) bahwa politik internasional ditentukan bukan hanya oleh kekuatan material, tetapi juga oleh identitas dan norma.
Norma keadilan dan kemanusiaan yang semakin kuat akhirnya membentuk konsensus global. Edward Said (aktivis politik Palestina-Amerika yang merupakan profesor sastra di Universitas Columbia) sejak lama juga mengingatkan tentang bias orientalisme yang membuat Palestina sulit diperlakukan adil.
Maka, dukungan Eropa kali ini dapat dibaca sebagai runtuhnya sebagian bias lama yang menghambat jalan kemerdekaan Palestina.
Namun, Israel menolak mentah-mentah resolusi ini. Juru bicaranya menyebut Majelis Umum PBB telah menjadi “sirkus politik yang terlepas dari kenyataan” dan menuding resolusi itu mengabaikan faktor Hamas.
Penolakan keras ini menunjukkan bahwa jalan perdamaian masih tetap terjal. Namun, justru karena itulah, dukungan mayoritas dunia terasa lebih bermakna. Resolusi ini lahir bukan sebagai kompromi kosong, melainkan keputusan berani yang memicu reaksi keras dari pihak yang menolak perubahan.
*) Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)
