Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memanfaatkan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi ganda, yakni menjalankan program nasional sekaligus mengatasi pengangguran karena bisa menciptakan lapangan kerja bagi puluhan ribu warganya.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, setiap satu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diproyeksikan menyerap tenaga kerja hingga 50 orang, mulai dari pengelola, juru masak hingga petugas distribusi.
“Kalau target kita 500 dapur, maka ada potensi 25 ribu warga mendapatkan pekerjaan. Ini bukan hanya soal makanan, tapi soal ekonomi rakyat,” ujar Rudy saat peresmian dapur MBG Polres Bogor di Cimandala, Bogor, Rabu.
Menurut dia, program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi pelajar, namun juga menjadi solusi nyata bagi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi lokal pascapandemi.
Baca juga: Pemkab Bogor targetkan bangun 500 dapur MBG hingga tahun 2026
Baca juga: Polri bangun 10 dapur MBG di Bogor untuk layani hingga 20 ribu penerima manfaat
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan 270 titik lokasi calon dapur MBG yang tersebar di 40 kecamatan. Sebanyak 56 titik telah diverifikasi Badan Gizi Nasional dan siap dibangun.
“Yang sudah diverifikasi sekitar 56 titik. Hari ini saja kita menambah 10 dapur. Ke depan akan terus bertambah, bekerja sama dengan Polres, Kodim, dan pihak swasta,” kata Rudy.
Setiap dapur ditargetkan melayani sekitar 3.000 porsi makanan bergizi per hari bagi siswa sekolah dasar dan menengah, sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
Namun, menurut Rudy, yang tak kalah penting adalah dampak ekonomi langsung ke masyarakat sekitar. Bahan baku dapur dipasok dari petani, pedagang, dan pelaku UMKM di wilayah masing-masing.
“Jadi bukan hanya anak-anak yang makan bergizi, tapi petani dan warga sekitar dapur juga merasakan dampaknya,” jelasnya.
Baca juga: Pemkab Bogor targetkan dirikan 500 dapur dukung program MBG
Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan seluruh 500 dapur MBG dapat beroperasi hingga tahun 2026, mencakup seluruh desa dan kelurahan di wilayah tersebut.
“Program ini adalah wujud nyata kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, Polri, TNI maupun masyarakat. Kita bangun bersama,” tegas Rudy.
