Dorong investasi KEK pariwisata luar jawa, tim PKN II angkatan II 2025 susun 10 rekomendasi

Bogor (ANTARA) - Pemerintah terus mendorong peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor pariwisata, khususnya di luar Pulau Jawa, sebagai strategi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan ekonomi nasional.

Hingga triwulan III 2024, realisasi investasi KEK di seluruh Indonesia telah mencapai Rp242,5 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 151.260 orang.

Namun, dibandingkan KEK industri, perkembangan KEK pariwisata di luar Jawa masih tertinggal.

Hal ini terungkap dalam Policy Brief yang disusun oleh Tim Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan II Tahun 2025 yang menyampaikan 10 rekomendasi kebijakan untuk mendorong investasi di KEK pariwisata luar Jawa.

“Pengembangan KEK Pariwisata di luar Jawa menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik lahan, terbatasnya infrastruktur, hingga minimnya keterlibatan masyarakat lokal,” ujar Ketua Tim, Dr. Ir. Heru Kustanto, M.Si.

Tiga kawasan potensial, namun penuh tantangan

Heru Kustanto menyampaikan bahwa timnya mengidentifikasi tiga KEK pariwisata utama di luar Jawa yang menghadapi hambatan dalam merealisasikan potensi investasinya:

Pertama, KEK Tanjung Kelayang (Bangka Belitung): Menargetkan investasi hingga Rp20 triliun dan kunjungan 58.000 wisatawan per tahun, namun terganjal konflik lahan dan belum optimalnya promosi serta konektivitas transportasi.

Kedua, KEK Morotai (Maluku Utara): Ditujukan sebagai hub ekonomi kelautan dan wisata sejarah, namun realisasi investasi baru 22% dari target. Aksesibilitas rendah dan ketergantungan pada energi diesel menjadi kendala utama.

Ketiga, KEK Mandalika (NTB): Telah dikenal global melalui event MotoGP, tetapi masih menghadapi masalah agraria, ketergantungan pada event tunggal, dan belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar.

“Meski memiliki potensi besar, ketiga KEK tersebut memerlukan pendekatan pengembangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Heru Kustanto.

Tim menyusun 10 rekomendasi kebijakan untuk mendorong investasi di KEK pariwisata luar Jawa, antara lain:

1. Perlunya koordinasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dengan pelaku wisata/investor untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti Dinas ParbudKepo Provinsi Babel, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Melakukan promosi secara masif dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi KEK Pariwisata yang melibatkan BUPP KEK Tanjung Kelayang, Diskominfo Pemprov Babel & Kab Belitung, PHRI, influencer, Dinas Pemuda, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Kerja sama dengan pihak ketiga termasuk dengan pihak perbankan dalam pembangunan dan pendanaan infrastruktur yang juga melibatkan Pemda, BUPP, Kementerian teknis, Lembaga Pembiayaan, investor

4. BUPP melakukan promosi untuk menarik investasi dan kerja sama pembangunan infrastruktur

5. Penyusunan/penyesuaian regulasi Perda sebagai dasar hukum untuk pemberian insentif

6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya pariwisata sehingga mereka bisa terlibat dan berpartisipasi dalam mengembangkan atraksi dan seni daerah, menjaga kelestarian alam, atau mengembangkan tradisi/budaya lokal

7. Meningkatkan konektivitas baik darat, laut, maupun udara untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan ke KEK Pariwisata dengan melibatkan Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura II, Pemprov Babel, dan Maskapai Penerbangan.

8. Membangun Sekolah SMK dan Akademi Pariwisata untuk mengisi kebutuhan SDM di KEK dengan melibatkan Pemda Provinsi Babel, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Tenaga kerja, dan BUPP sebagai pengelola KEK, serta BNSP sebagai lembaga sertifikasi.

9. Menghitung manfaat ekonomi pembangunan KEK secara kuantitatif dengan menggunakan Cost Benefit Analysis (CBA) yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Bappeda Provinsi.

10. Melakukan analisis dampak pembangunan sektor pariwisata melalui pembangunan KEK Tanjung Kelayang terkait distribusi dampak ekonomi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Bappeda Provinsi.

“KEK bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga keterlibatan masyarakat lokal, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan ekonomi,” tegas Sekretaris Tim Penyusun, dr. Endang Widyastiwi, M.MKes,.

Pengembangan KEK pariwisata di luar Jawa dinilai strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam sektor pariwisata global. Pemerintah berharap dengan sinergi multipihak, kawasan-kawasan tersebut dapat tumbuh sebagai destinasi unggulan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tim Penyusun : Ketua: DR. Ir. Heru Kustanto, M.Si (NDH 14); Wakil Ketua : Lalu Syaifudin, S.H., M.Hum (NDH 10) Sekretaris: dr. Endang Widyastiwi, M.Mkes (NDH 54);

Anggota: Dr. Habib Subagio, S.Si., M.Si (NDH 02); Taufik Arianto, S.ST., M.Kom (NDH 6); Hendro Kuswanto, S.E., M.M. (NDH 18); Rinaldi, S.T., M.T (NDH 22); Zulfi Agus, S.Pi. (NDH 26); Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, S.T., M.Eng (NDH 30);

Rudiyana, S.STP., M.Sc (NDH 34); Dody Sepka Noviandy, S.STP.,M.M. (NDH 38); Diana Soraya Noor, S.E., Ak., M.Buss., CAMS (NDH 42); Tata Tadjudin, S.T. (NDH 46); Abdul Hadi, S.Pt., M.M (NDH 50)

Fasilitator: Drs. Setia Budi, M.A