Kota Bogor (ANTARA) - Tim Panitia Khusus DPRD Kota Bogor mulai melakukan pembahasan terhadap rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2025–2029, Kamis.
Ketua Tim Pansus DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan dari Fraksi Demokrat, mengatakan pembahasan dilakukan untuk menyisir program kerja dan arah kebijakan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin.
"Kami ingin mengawal agar visi kepala daerah lima tahun ke depan dapat terwujud dengan dituangkan dalam aksi nyata yang terukur, sehingga dapat sesuai dengan anggaran yang ada," kata Anita.
RPJMD yang dirancang berdasarkan visi dan misi kepala daerah harus mampu diterjemahkan ke dalam strategi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam waktu kurang dari 21 hari ke depan, Tim Pansus akan membahas visi “Bogor Beres dan Bogor Maju” yang diusung Dedie-Jenal, dengan empat misi utama, yakni Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera, dan Bogor Lancar.
"Selanjutnya kami akan membedah empat misi secara intens dan fokus. Jadi satu kali rapat akan membahas dan mendalami satu misi. Intinya kami berusaha agar tanggal 30 Juli sudah dapat dibawa dalam rapat paripurna," katanya.
Sementara itu, Koordinator Tim Pansus yang juga Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy dari Fraksi Golkar, mengatakan RPJMD merupakan turunan dari RPJPD dan janji politik kepala daerah.
"RPJMD harus berisi program yang terukur dan realistis untuk dijalankan selama lima tahun ke depan. Penyusunannya tidak bisa berdasarkan keinginan semata, tapi harus didasarkan pada kajian teknokratik dan kesiapan anggaran," ujarnya.
Rusli menegaskan, pembahasan yang dilakukan Pansus akan memastikan agar dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam evaluasi kinerja kepala daerah.
Sebelumnya, pada rapat paripurna Selasa (8/7), Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin secara resmi menyampaikan dokumen RPJMD 2025–2029 kepada DPRD sebagai panduan arah pembangunan Kota Bogor lima tahun mendatang.
Ia menyebutkan, penyusunan RPJMD telah melalui sejumlah tahapan, antara lain konsultasi publik, Musrenbang RPJMD, dan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
“Rapat paripurna hari ini menyampaikan RPJMD yang menjadi panduan lima tahun ke depan atas janji politik Dedie dan Jenal. Draft perdanya sudah kami sampaikan, begitu juga perda-perda strategis lainnya,” kata Jenal.
Baca juga: DPRD: Penindakan miras wujud jaga ketertiban Kota Bogor
Baca juga: Ketua DPRD Bogor tekankan ketahanan keluarga sebagai kunci pembangunan
