UCLG Asia Pacific Gelar CRIF 2025 di Jakarta dan Banyumas

Jakarta (ANTARA) - Indonesia akan menjadi tuan rumah Climate Resilience and Innovation Forum (CRIF) 2025, perhelatan besar yang digagas United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC).

Forum yang akan digelar pada 21-23 Mei di Jakarta dan Banyumas, Jateng, ini dihadiri kepala pemerintah daerah, pejabat pemerintah, pakar iklim, dan mitra internasional.

Mereka akan merumuskan strategi ketahanan iklim, berbagi tata kelola yang baik, dan memperkuat kerja sama antarpemerintah daerah.

"Forum ini bukan cuma konferensi. Ini panggung pemerintah daerah untuk menunjukkan mereka bukan hanya terdampak, tapi juga bagian dari solusi agar tidak menempatkan daerah dalam posisi pasif, tetapi tetap mengakui pemerintah daerah merasakan dampak perubahan iklim," ujar Sekjen UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah CRIF karena peran strategisnya sebagai negara kepulauan besar dengan tantangan iklim yang kompleks, mulai dari kenaikan permukaan air laut, banjir, hingga kekeringan, tetapi memiliki praktik lokal yang bisa menginspirasi.

Ia melanjutkan CRIF 2025 ini juga menandai selesainya program Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC), inisiatif lima tahun yang didanai Uni Eropa dan dilaksanakan UCLG ASPAC, bersama 10 pemerintah daerah percontohan Indonesia yang berkomitmen mengatasi perubahan iklim.

"CRIC mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas mereka meningkatkan tata kelola iklim, mempromosikan pembangunan inklusif, serta menerapkan aksi mitigasi dan adaptasi iklim," katanya.

UCLG ASPAC adalah bagian dari jaringan global UCLG yang berafiliasi dengan PBB, mewakili lebih dari 10 ribu pemerintah daerah dan 4,3 miliar jiwa di kawasan Asia-Pasifik. Markasnya berada di Jakarta.

CRIF 2025 juga akan jadi pengenalan Cities and Local Governments (CLG) Institute, penyerahan simbolis 10 Rencana Aksi Iklim (CAPs) kepada 10 pemerintah daerah percontohan program CRIC, dan penghargaan Global Covenant of Mayors FOR Climate and Energy (GCoM) bagi pemerintah daerah.

“Agenda forum ini mencerminkan kerja iklim bukan lagi domain eksklusif pemerintah pusat atau konferensi internasional seperti COP. Pemerintah daerah memiliki kapasitas, otoritas, dan imajinasi bertindak lebih cepat dan lebih dekat dengan warganya,” kata Bernadia.

Menurut rencana, pembukaan CRIF 2025 digelar di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Rabu (21/5), dan disertai kunjungan lapangan ke proyek nyata, yakni Tebet Eco-Park di Jakarta Selatan, dan Banyumas, Jawa Tengah.

Di Tebet Eco-Park, peserta akan melihat taman pemerintah daerah berbasis solusi alami yang menghidupkan kembali fungsi ekologis kawasan aliran sungai sekaligus jadi ruang interaksi sosial warga.

Di Banyumas, peserta melihat transformasi pengelolaan sampah melalui pelibatan masyarakat, bank sampah, dan penggunaan teknologi tepat guna.

"Tebet dan Banyumas adalah bukti solusi iklim bukanlah narasi abstrak. Mereka bisa sangat lokal, amat manusiawi, dan amat terukur," katanya.

Salah satu sesi kunci CRIF 2025 adalah diskusi tentang pembiayaan aksi iklim oleh perwakilan OECD, sesi pelatihan kerja sama antarpemerintah daerah secara paralel yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Sejumlah tokoh akan hadir seperti President UCLG ASPAC Dakila Carlo E Cua, Gubernur DKI dan Co-President UCLG ASPAC Pramono Anung, Mendagri Tito Karnavian, dan penasihat khusus UCLG ASPAC Prof Bambang Susantono.

Bernadia berharap forum CRIF 2025 tidak berhenti pada seremoni dan peluncuran dokumen.

Karena itu, pentingnya membangun institusi seperti CLG, yang bukan hanya pusat pelatihan dan riset, tapi juga repositori pengetahuan dan wadah advokasi lintas pemerintah daerah serta platform lebih luas untuk mendukung pemerintah daerah di kawasan Asia-Pasifik.

Ia juga berharap UCLG ASPAC dengan ribuan anggota pemerintah daerah dan kekuatan jejaring lokalnya jadi bukti diplomasi tak lagi monopoli negara, tapi juga hak kepala daerah dan warganya.

"CRIF 2025 ialah cermin kebangkitan lokalitas menghadapi tantangan global. Bukan hanya sebagai tempat tinggal manusia, pemerintah daerah kini jadi pemimpin dalam aksi iklim dan berkelanjutan," tutupnya.