Jakarta (ANTARA) - Lebih dari 300 peserta dari kota-kota di Indonesia dan dunia, termasuk mitra dari Asia-Pasifik dan Eropa menghadiri Climate Resilience and Innovation Forum (CRIF) 2025 yang digelar di Jakarta, dimana untuk menghadapi krisis iklim perlu kesadaran dan kemitraan Global.
Sekjen UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi dalam keterangannya, Kamis menyampaikan pentingnya membangun kesadaran dan kemitraan global untuk menghadapi krisis iklim.
“Kota-kota tidak boleh hanya jadi penonton, tetapi responden pertama dalam menghadapi perubahan iklim,” ujarnya.
Forum yang digelar United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) bersama Pemprov DKI Jakarta dengan dukungan Uni Eropa ini bertujuan memperkuat ketahanan iklim perkotaan melalui kolaborasi lintas sektor.
Forum bertema Empowering Cities and Local Governments for a Climate-Resilient Future ini juga menjadi penanda berakhirnya proyek Uni Eropa Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC).
Untuk itu, menurut dia, dibutuhkan komunitas dalam mengarusutamakan aksi iklim. Itu dimulai dengan membangun kesadaran atas krisis dan meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keberanian pemangku kepentingan kota percontohan untuk merencanakan dan mengimplementasi aksi iklim.
"Namun, menciptakan aksi iklim berkelanjutan membutuhkan upaya lebih besar lagi dengan membangun kemitraan global kota-kota berkelanjutan yang menyediakan berbagai dukungan mulai dari teknologi hingga keuangan," ungkapnya.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi menyatakan perubahan iklim adalah prioritas utama Uni Eropa (UE).
Dia menyoroti peran kota dalam mengubah pola pikir warganya agar lebih tanggap terhadap isu iklim. Melalui proyek CRIC, katanya, kerja sama antara Indonesia dan UE diarahkan pada pembangunan kota yang lebih inklusif dan tangguh terhadap perubahan iklim.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA yang mewakili Mendagri menyampaikan isu iklim menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Pemerintah daerah, kata Syafrizal, berperan penting dalam mendukung regulasi terkait emisi gas rumah kaca dan pelaksanaan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
Dalam forum tersebut, diserahkan simbolis 10 Rencana Aksi Iklim (Climate Action Plans/CAP) kepada kota-kota dampingan CRIC seperti Bandar Lampung, Pekanbaru, dan Samarinda.
Rencana tersebut akan dijadikan panduan strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah kota. UCLG ASPAC juga meluncurkan pedoman penyusunan CAP berdasarkan pengalaman pendampingan lebih dari 20 kota di Asia-Pasifik.
Selain itu, CRIF 2025 turut memberikan penghargaan badge Global Covenant of Mayors (GCoM) kepada kota-kota di Asia Tenggara yang menunjukkan kemajuan nyata dalam aksi iklim.
Penandatanganan kerja sama desentralisasi juga dilakukan antara kota Samarinda-Hefei, UCLG ASPAC dengan Kuala Lumpur, serta UCLG ASPAC dengan National Association of Local Authorities of Georgia (NALAG).
Forum ditutup dengan peluncuran City and Local Government (CLG) Institute milik UCLG ASPAC yang akan menjadi pusat riset dan kebijakan berbasis bukti.
Pada forum yang berlangsung dua hari itu, para peserta mengikuti sesi panel, diskusi tematik, penanaman pohon, dan kunjungan fasilitas pengelolaan sampah di Banyumas, Jawa Tengah, sebagai model ketahanan berbasis komunitas, serta Tebet Eco-Park.
