Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa para pelaku UMKM perlu penguatan legalitas agar dapat terlibat lebih banyak sebagai penyedia jasa dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kalau kita bicara tentang MBG, Makan Bergizi Gratis, nah ini sebenarnya konsep kami pada saat membangun (program) itu, UMKM harus terlibat jauh lebih kuat lagi," kata Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki di Jakarta, Kamis.
"Namun, untuk sampai ke sana, memang banyak sekali PR kita, mulai dari beberapa hal ya, mulai dari legalitas," lanjutnya.
Ia mengatakan bahwa legalitas, minimal berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), diperlukan oleh para pengusaha mikro dan kecil salah satunya dalam proses bidding sebagai pemasok bahan baku maupun penyedia jasa pengolahan dan distribusi menu makan bergizi.
Menurut Mastercard Small Business Barometer Report 2025, ia menyampaikan bahwa legalitas usaha merupakan tantangan besar bagi pemerintah untuk meningkatkan inklusivitas dan kapasitas UMKM.
"Lebih dari 50 persen UMKM ini belum memiliki legalitas usaha maupun sertifikasi dan ini masih tetap sebagai tantangan besar bagi kami dalam hal formalitas," ucapnya.
Ia pun mengajak stakeholders lainnya, seperti Kementerian UKM dan Kementerian BUMN, untuk ikut mendorong para pelaku UMKM agar segera mengurus legalitas usaha mereka.
