Bandarlampung (Antaranews Megapolitan) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2018, di Bandarlampung, Rabu (11/4/2018).
Mendagri didampingi Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dan Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Priambodo, serta seluruh unsur Forkopimda, para Kepala Daerah se-Lampung, dan undangan lainnya.
Mendagri mengharapkan agar Musrenbang menghasilkan perencanaan pembangunan yang fokus, terukur dan komprehensif, sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Lampung.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti Sektor pangan Lampung, Jalan Trans Tol Sumatera (JTTS) yang diharapkan dapat menjadi potensi besar untuk mengejar target pertumbuhan nasional.
Tjahjo memastikan pelaksanaan program prioritas Pemprov Lampung dan pemerintah kabupaten/kota di Lampung harus sejalan dengan program strategis nasional.
"Perencanaan pembangunan itu harus terencana dan terukur. Presiden memastikan program strategis nasional Nawa Cita bisa terlaksana di Provinsi Lampung juga seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang menyangkut infrastuktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Begitu pula dengan program prioritas baik provinsi, kabupaten dan kota harus sinkron dengan program Pemerintah Pusat," ujar Mendagri.
Dalam perencanaan pembangunan, Mendagri mengingatkan kepala daerah harus melibatkan berbagai komponen, bukan hanya lembaga legislatif tapi juga melibatkan unsur Yudikatif seperti TNI dan Polri serta Kejaksaan dan Pengadilan. Kemudian LSM, perguruan tinggi, dan juga tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar stabilitas bisa terjaga sehingga program pembangunan bisa terselesaikan dan berjalan dengan baik.
Tjahyo juga menegaskan hubungan tata kelola Pemerintah Pusat dan daerah harus semakin efektif dan efisien untuk mempercepat reformasi birokrasi. Hal ini bertujuan memperkuat otonomi daerah, baik otonomi tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Mendorong percepatan JTTS
Sementara itu Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang dengan tema "Memantapkan Pertumbuhan Yang Berkualitas Berdaya Saing dan Berkeadilan" hendaknya dapat difokuskan pada laju pertumbuhan ekonomi.
Ia meminta dukungan bupati/wali kota untuk mendorong peningkatan kualitas infrastuktur konektivitas di Lampung, seperti mendorong percepatan JTTS.
"Paling tidak antara Bakauheni hingga Terbanggi Besar dapat dioperasionalkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika tol jadi itulah jalur logistik, sehingga sektor perekonomian, pariwisata dan industri dapat tumbuh dan berkembang,” ujar Didik.
Selain itu, Didik juga mendorong peningkatan status sejumlah bandara di Provinsi Lampung, yaitu Bandar Radin Inten II (Branti) segera menjadi bandara internasional dan embarkasi haji penuh, juga menghidupkan Pangkalan Gatot Subroto di Way Kanan, serta peningkatan Bandara Pangeran Bunyamin menjadi bandara umum seperti Bandara Halim Perdanakusumah Jakarta.
"Peningkatan Bandar Bandara Pangeran Bunyamin menjadi bandara umum sudah dapat persetujuan dari Kepala Staf Angkatan Udara. Hanya tinggal prosesnya bagaimana. Tolong dibahas bagaimana untuk perencanaannya di tahun 2019, karena jika bandar tersebut bisa hidup bisa menjadi jalur ekonomi," ungkap Pjs. Gubernur.
Didik berharap forum Musrenbang ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang memberikan kesejahteraan dan kemajuan daerah.
Dalam Musrenbang ini, Mendagri didampingi Pjs. Gubernur Didik dan Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas Bambang Priambodo menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah Sai Bumi Ruwa Jurai (PPD-SABURAI) Tahun 2018 kepada para kepada bupati/wali kota dan Kepala OPD Provinsi Lampung yang telah menyusun dokemen perencanaan pembangunan dengan baik.
Penghargaan tersebut, untuk Katagori Kabupaten Terbaik yaitu Kabupten Tanggamus (I) diterima oleh Pj. Bupati Tanggamus Zainal Abidin, Kabupaten Lampung Barat (II) diterima oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, dan Lampung Selatan (III) yang diterima oleh Bupati Kabupaten Lampung Selatan Zainudin Hasan.
Kategori Kota diberikan kepada Kota Metro yang diterima oleh Wali Kota Metro A. Pairin. Sementara untuk Organisasi Perangkat Daerah berhasil diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikutura (I), Dinas Koperasi dan UMKM (II), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
Mendagri Tjahyo Kumolo Membuka Musrenbang Provinsi Lampung
Kamis, 12 April 2018 21:26 WIB
Hubungan tata kelola Pemerintah Pusat dan daerah harus semakin efektif dan efisien untuk mempercepat reformasi birokrasi. Hal ini bertujuan memperkuat otonomi daerah, baik otonomi tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.