Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah upaya mengatasi banjir di Ibu Kota paling lambat pada 6 Maret 2025.
"Saya meminta untuk modifikasi cuaca dilakukan, (awan hujan) didorong untuk ke laut. Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90 persen lebih adalah kiriman," kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Jakarta, Selasa.
Pramono berpendapat curah hujan di Jakarta belakangan hari terakhir cukup rendah. Adapun banjir di Jakarta terjadi bila curah hujan mencapai di atas 150 mm per hari atau melebihi daya tampung saluran air.
Saluran air baik yang utama maupun pendukung hanya bisa menampung curah hujan 100 mm hingga 150 mm per hari.
"Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah. Jadi curah hujan akan menjadi tinggi bebannya menjadi banjir kalau di atas 150 mm. Nah yang di atas (wilayah hulu) 150,180, bahkan 200 mm itu semuanya terjadi di atas," ujar Pramono.
Baca juga: Modifikasi cuaca mampu kurangi curah hujan di Jakarta sebesar 40-60 persen
Baca juga: Modifikasi cuaca hari kelima dinilai berhasil kurangi potensi hujan ekstrem di DKI Jakarta
Menurut dia, pelaksanaan OMC juga perlu dilakukan daerah lain bukan hanya di DKI Jakarta. Hal ini lantaran masalah banjir harus ditangani secara nasional.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Maruli Sijabat mengatakan OMC dilakukan selama lima hari.
"Nanti kita akan lihat hari ini BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sudah melakukan OMC. Kami nanti mungkin besok atau paling lambat Kamis kami akan melakukan modifikasi cuaca," ujar dia.
Pemprov DKI sudah beberapa kali melakukan OMC sejak beberapa bulan terakhir, yang terbaru Operasi pada periode 14-21 Februari 2025. Kegiatan tersebut dikatakan mampu mencegah potensi bencana banjir.
Pelaksanaan OMC bertujuan memitigasi bencana hidrometeorologi, khususnya dalam mengurangi risiko banjir akibat curah hujan ekstrem.
Selain OMC, Pemprov DKI juga mengupayakan sejumlah hal guna mengatasi banjir di Jakarta termasuk membuka Pintu Air Manggarai, dan memantau berbagai pintu air, agar bisa mengatur aliran air.
Dengan demikian, air tidak membebani kawasan Jakarta Timur, khususnya yang dialiri Kali Ciliwung. Ini karena beban Kali Ciliwung sudah terlalu besar, sehingga butuh keputusan yang bijak dalam mengatur pintu air tersebut.
Baca juga: Modifikasi cuaca Jakarta ditargetkan untuk antisipasi hujan ekstrem
Pramono mengatakan Pemprov DKI juga fokus pada penanganan banjir dalam jangka panjang. Upaya yang dilakukan yakni pengerukan sedimen atau lumpur di sungai, waduk, dan kali serta membangun sumur resapan.
"Sodetan dilanjutkan kembali, sumur resapan tidak lagi dibuat di jalan tetapi dibuat di saluran-saluran air," kata dia.
Pemprov DKI Jakarta, sambung dia, juga membuka diri untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemimpin daerah terdampak banjir guna mengatasi masalah tersebut.
"Karena penyelesaian tidak bisa parsial hanya Jakarta. Bahkan saya mendapatkan laporan yang sekarang ini dampaknya besar ada di Bekasi," ujar Pramono.
