Pembangunan Kompleks Perkantoran Pesisir Barat Lampung Dipercepat

Gubernur Provinsi Lampung Muhammad Ridho Ficardo (tengah) saat meninjau pembangunan Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat, di Krui, Pesisir Barat. (ANTARA FOTO/Humas Pemprov Lampung).

Pada APBD murni 2018 ini, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan sebesar Rp10 miliar.

Pesisir Barat (Antaranews Megapolitan) - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendorong percepatan pembangunan Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat seluas 11 hektare (Ha) yang berlokasi di Krui, Pesisir Barat.

Hal tersebut merupakan bukti nyata keseriusan gubernur dalam memajukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut.

"Meski Pemerintah pusat telah mengeluarkan larangan untuk pembangunan kantor baru, namun Kabupaten Pesisir Barat termasuk yang dikecualikan, karena Kabupaten Pesisir Barat memang belum memiliki kompleks kantor pemerintahan daerah," ujar gubernur saat meninjau kompleks perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir barat, baru-baru ini.

Terkait dengan hal tersebut, Gubernur Ridho menjelaskan bahwa Pemprov merestui pembangunan Komplek Kantor Pemerintah Pesisir Barat. "Pemerintah Provinsi Lampung merestui pembangunan komplek kantor pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat," tegas Gubernur Ridho.

Pemprov membantu Rp10 miliar

Ridho juga menjelaskan bahwa bupati dan wakil bupati Pesisir Barat telah berkoordinasi dengan dirinya terkait permintaan dukungan pembangunan di Pesisir Barat, baik dukungan program, maupun dukungan untuk urusan pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan.

Pada APBD murni 2018 ini, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan sebesar Rp10 miliar. "Semoga ke depannya Pemprov dapat terus membantu lagi, dalam rangka percepatan pembangunan kantor ini," jelas Gubernur Ridho lagi.

Gubernur juga mengharapkan agar kantor pemerintahan ini dapat segera terwujud, dan kinerja pemerintahan akan makin bagus.

"Semoga kantor pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat segera terwujud. Dan diharapkan beberapa program mendesak dan menjadi pekerjaan rumah, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, terkait kebijakan strategis pembangunan daerah dapat segera dimulai. Salah satunya, sektor pariwisata, serta menyiapkan program SDM untuk mendukung program strategis pariwisata," harap Gubernur. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).