Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan bakal melaporkan oknum organisasi masyarakat (ormas) bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi di sejumlah kawasan industri ke Polri
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” kata Wamenaker Noel melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
“Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicarakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respon yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pebisnis di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” ujar dia menambahkan.
Ia menilai, jika operasional pabrik terganggu, apalagi kalau sampai ada rencana investasi yang gagal hanya karena pertimbangan ulah preman, tentu menghambat penyerapan tenaga kerja.
Baca juga: Wamenaker: Dugaan percaloan tenaga kerja swasta di Karawang harus diberantas
Baca juga: Kemnaker imbau masyarakat hati-hati dan selektif terhadap info lowongan pekerjaan
“Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” kata Noel.
Perilaku ormas bergaya preman, bermula dari pernyataan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar.
Sanny mengatakan, ormas sudah sering kali mengganggu operasional pabrik, melakukan demo dan lain-lain. Laporan ke aparat keamanan, sudah tak mempan.
Ia menambahkan, sudah banyak kawasan industri yang menjadi sasaran ormas bergaya preman, seperti di kawasan industri Bekasi, Karawang, Batam hingga wilayah Jawa Timur.
Kerugian bukan hanya dialami pabrik yang sudah ada, tapi ratusan triliun rencana investasi batal karena ulah preman.
Baca juga: Menaker sebut 2025 titik kritis Indonesia Emas
Pernyataan Sanny langsung ditanggapi oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif. Ternyata Kemenperin juga sering menerima keluhan yang sama, betapa preman sangat mengganggu.
Terkait gagalnya investasi karena faktor perilaku preman, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno meminta agar para calon invstor berdiskusi dengan pihaknya untuk mencari solusi.
“Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” kata Noel.
