Kabupaten Bogor (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya menekankan kepada kementerian dan lembaga agar tetap selaras mengimplementasikan program dengan visi Presiden Prabowo Subianto meski melakukan efisiensi anggaran.
“Sekarang Pak Prabowo itu kasihan, bebannya berat, utang sekian ribu triliun, tiba-tiba bapak-bapak seolah bargaining dengan bicara kalau anggaran nggak cukup maka akan kurang ini dan itu yang semuanya itu barangkali bisa saja keluar dari konteks visi-misi Presiden,” ujar Asep dalam keterangannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Ie mengungkapkan, penyelarasan program yang terkena efisiensi bagaimanapun tetap harus merujuk pada capaian target visi Presiden Prabowo Subianto. Penyesuaian anggaran tersebut pun diharapkan tidak menurunkan performa kinerja kementerian, lembaga, dan badan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Baca juga: Ini anggaran Kemenpar tahun 2025 setelah efisiensi
Baca juga: Belanja pegawai PPATK terdampak efisiensi
“Kan isu besarnya gampang aja, bagaimana Astacita tetap terpenuhi, (pertumbuhan ekonomi) 8 persen tetap kita endorse, kita dorong, sesuaikan dengan porsi alokasi yang ada,” kata wakil rakyat asal Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.
Menurut dia, efisiensi anggaran memang perlu dilakukan dikarenakan sejumlah pertimbangan. Misalnya, faktor beban utang dan beragam hal lain agar terjadi keseimbangan fiskal.
“Saya setuju efisiensi. Kenapa? Saya kira ini soal mindset yang barangkali memang harus kita ubah, dulu pada saat anggaran terlalu jor-joran pun bahkan sampai berhutang saja efeknya juga tidak signifikan, bahkan beban yang kita rasakan sekarang, akhirnya malah membebani semuanya kan,” jelasnya.
Untuk itu, program kementerian, lembaga, dan badan yang terkena efisiensi anggaran, kata dia, harus tetap diselaraskan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah di tengah tantangan yang dihadapi Indonesia.
Baca juga: DPR minta pemerintah tak tambah stafsus
“Saya yakin Pak Prabowo pasti berpikir keras juga dengan kondisi yang dihadapinya,” tegas Asep.
Ia menyebutkan, para menteri dan kepala badan harus mampu menentukan skala prioritas apa yang pas dengan porsi anggaran sebesar yang diberikan.
"Ingat, Pak, sebelum bicara angka itu kan kita bicara huruf dulu, ada visi, misi dan strategi baru bicara angka. Jangan kemudian angka yang dipaksakan ke huruf," tuturnya.(KR-MFS)
