Jakarta (ANTARA) - Praktisi hukum sekaligus Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Andi Syafrani mendorong reformasi hukum yang lebih komprehensif dan transparan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan masyarakat.
Andi Syafrani menyatakan hal itu di Jakarta, Sabtu, dalam diskusi yang digelar Institut Hukum IPRI (Independen Pembela Rakyat Indonesia) bertajuk bertajuk "Telaah Kritis: Impunitas dan Kontroversi Undang-Undang Kejaksaan"..
Pembicara menyoroti pasal yang dianggap kontroversial dan dapat memicu impunitas penegakan hukum.
Para pembicara juga membahas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan memengaruhi sistem peradilan di Indonesia dan apa saja tantangan yang dihadapi.
Undang-Undang Kejaksaan itu memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Kejaksaan Agung, sehingga dapat memicu impunitas dan penyalahgunaan wewenang, kata Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Negeri Jakarta Alfitrah.
