Jakarta (ANTARA) - Polri mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
"Terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai penghematan anggaran yang harus dilaksanakan seluruh instansi, Polri tentunya mendukung upaya penghematan untuk mendukung efisiensi penggunaan keuangan negara," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dukungan Polri terhadap kebijakan tersebut, kata dia, akan diterapkan melalui beberapa cara, seperti pengurangan atau pemotongan anggaran perjalanan dinas personel, selektif dalam menentukan kegiatan rapat maupun seminar yang dinilai kurang mendesak, serta menggunakan teknologi digitalisasi dalam proses administrasi dan operasional sehingga dapat mengurangi kebutuhan anggaran.
"Atas langkah-langkah yang dilakukan tersebut, Polri berharap akan berdampak pada pelaksanaan efisiensi anggaran," ucapnya.
Baca juga: Pemprov Jabar targetkan efisiensi APBD 2025 hingga Rp2 triliun
Baca juga: Menkeu: Inpres efisiensi anggaran akan dorong pertumbuhan ekonomi, MBG jadi contoh
Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut tidak akan mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas pokok Polri dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Target itu tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga gubernur, bupati, dan wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Baca juga: TPST modern Sandubaya Mataram efisiensi anggaran operasional hingga Rp2 miliar
Adapun poin pokok dari arahan inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.
Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik.
Anggaran harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, tidak sekadar pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan pola anggaran tahun sebelumnya.
