Diplomasi Digital Kemenlu Perkuat Politik Luar Negeri

Bogor (Antara Megapolitan) - Diplomasi digital bisa menjadi salah satu intrumen penting dalam politik luar negeri Indonesia. Karena itu perlu dilakukan pengelolaan media digital secara terpadu. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi.

Seiring dengan pentingnya diplomasi digital itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri menggelar lokakarya terpadu pengelolaan media digital, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.

"Perkembangan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah merubah cara masyarakat dalam memperoleh dan berbagi informasi. Menjawab tantangan tersebut, Kemenlu ingin mengambil peran dalam penyebaran informasi strategis di dalam maupun luar negeri," kata Kepala Sub Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemenlu, Hartyo Harkomoyo.

Ia menjelaskan, lokakarya tersebut dirasa penting untuk menguatkan aparatur Kehumasan dan PPID Kemelu dalam mengelola informasi lebih baik dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Merespon dengan cepat, tepat, dan kredibel serta sinkron antara tingkat pusat hingga ke lokal (daerah).

Upaya penyebarluasan informasi melalui pemanfaatan teknologi baik itu portal, website, media sosial, dapat menjawab berbagai persoalan yang terjadi di luar negeri dan menyebarluaskannya kepada masyarakat Indonesia secara cepat, tepat dan kredibel.

"Kebutuhan informasi bagi masyarakat menjadi tugas kami untuk segera menyebarluaskannya, misalnya berbagai kejadian di luar negeri, seperti teror bom atau yang menyangkut keberadaan warga negara Indonesia di luar negeri," katanya.

Lebih lanjut Hartyo menjelaskan, diplomasi digital memiliki dua makna yakni strategi untuk meningkatkan citra Indonesia dan sebagai instrumen pengelolaan serta diseminasi informasi hubungan luar negeri yang sistematis dan kuat.

Diplomasi digital, lanjutnya, juga memberikan manfaat tambahan sebagai sarana kolaborasi, menggali informasi, memformulasikan dan mengejawantahkan kebijakan secara interaktif dengan melibatkan partisiapsi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan baik di Tanah Air maupun di luar negeri.

"Kemenlu RI terus melakukan berbagai upaya guna memperkuat pemanfaatan kemajuan digital dalam diplomasi," katanya.

Lokakarya terpadu tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari perwakilan RI di luar negeri, dan 20 orang dari satuan kerja Kemenlu RI. Para peserta adalah pejabat bidang penerangan yang ada di perwakilan Indonesia dari sejumlah negara. Lokakarya berlangsung selama empat hari 25-28 Juli 2017.

Selama lokakarya para peserta akan diberikan materi berkaitan dengan pengembangan kapasitasnya, mengubah pola berfikir dalam mengaplikasikan teknologi digital agar mampu bersikap cepat, tanggap, mampu berkoordinasi dengan baik dan mampu berkolaborasi serta berkomun dengan seluruh pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri.

Hartyo menambahkan, sasaran dari kegiatan ini di antaranya memberikan pelatihan 'platform' baru dalam portal situs Kemenlu yang terintegrasi dengan situs-situs Perwakilan RI, yaitu integrated blog. Meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana diseminasi informasi dan kolaborasi antara pusat dengan perwakilan.

"Ada klinik pelatihan yang akan memberikan keterampilan para peserta dalam mengembangkan kemampuan menulis, penyusunan video blog, infografis dan fotografi. Kami melibatkan sejumlah media, di antaranya LKBN Antara," kata Hartyo.

Rangkaian lokakarya juga akan diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Kemenlu dan LKBN Antara terkait I-Media yang akan dilakukan oleh Plt Dirjen Informasi dan Deplomasi Publik, Niniek Kun Naryatie dengan Direktur Utama Perum LKBN Antara, Meidyatama Suryodiningrat.