Pj. Bupati Bogor ikuti arahan Menko Polhukam pada rakor kesiapan Pilkada

Bogor (ANTARA) - Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menghadiri rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 wilayah Jawa, di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Rabu (21/8). Pada kesempatan tersebut Asmawa mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Hadi Tjahjanto.

Rakor diikuti oleh Gubernur, Bupati / Walikota wilayah Jawa, Kaban Kesbangpol wilayah Jawa, Ketua KPU Kabupaten & Provinsi wilayah Jawa, Ketua Bawaslu Kabupaten & Provinsi wilayah Jawa.

Hadir mendampingi Pj. Bupati Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) dan Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Hadi Tjahjanto mengatakan, untuk dapat mewujudkan Pilkada yang aman dan damai, tentunya yang harus benar-benar dijaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan ini sangat penting dan utama.

“Demi menjaga stabilitas itu, dia menekankan tiap lembaga pemerintah dan penyelenggara pemilihan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” kata Hadi.

Hadi Tjahjanto menginstruksikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar kementerian atau lembaga terkait menjamin ketersediaan anggaran, mengakomodir kepentingan penyelenggaraan pemilihan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan mendukung ketentraman serta ketertiban umum.

“Selanjutnya KPU beserta pengawas, yaitu Bawaslu, kemudian DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan lembaga non-Bawaslu harus on the track. Penyelenggara pemilihan juga harus memastikan setiap pemilih mendapatkan hak pilihnya, menjaga integritas serta bertindak netral,” tandas Hadi.

Ia juga menginstruksikan jajaran aparat penegak hukum (TNI / Polri) juga untuk memberikan dukungan keamanan serta menjaga netralitas. Kemudian kepada peserta pemilihan, agar taat prosedur, tidak curang, serta mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya juga minta publik untuk ikut menjaga suasana tetap kondusif dan tertib, serta ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Menko Polhukam RI, Hadi Tjahjanto.