939 warga binaan di Lapas Warung Bambu Karawang dapat remisi pada HUT Ke-79 RI

Karawang (ANTARA) - Sebanyak 939 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Warung Bambu, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman pada perayaan HUT Ke-79 Republik Indonesia.

Kepala Lapas IIA Karawang, Christo Victor Nixon Toar, saat penyerahan remisi bagi warga binaan di Karawang, Sabtu, mengatakan bahwa pemberian remisi itu sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dan merupakan hak bagi narapidana.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, remisi diberikan kepada narapidana yang berprilaku baik yang ditunjukkan melalui perubahan perilaku.

Baca juga: 817 warga binaan Lapas Karawang dapat remisi umum

Ia menyampaikan, pada momentum HUT Ke-79 Republik Indonesia tahun ini terdapat 920 orang yang memperoleh remisi umum I. Kemudian yang mendapatkan remisi umum II ada 11 orang dan delapan orang yang mendapatkan remisi umum II plus subsider.

"Jadi total warga binaan yang mendapatkan remisi kali ini sebanyak 939 orang," katanya.

Remisi umum adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, setiap tanggal 17 Agustus.

Sementara itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh saat menghadiri penyerahan remisi bagi warga binaan di Karawang, mengatakan bahwa remisi ini tentu saja sebagai hadiah pada HUT Republik Indonesia.

Baca juga: Sebanyak 641 warga binaan Lapas Karawang dapat remisi HUT RI

Ia berpesan agar para napi yang telah mendapatkan remisi, bisa lebih baik lagi dalam berperilaku.

"Kami percaya bahwa tentunya ke depan hal-hal baik akan menanti saudara-saudara sekalian," katanya seraya mengucapkan selamat kepada para warga binaan yang mendapatkan remisi.

Bupati menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah bersiap memasuki babak baru dengan tiga transisi penting yakni menyongsong ibukota baru, pergantian pemimpin dan menyambut Indonesia Emas 2045.

Baca juga: 601 napi Lapas Warung Bambu Karawang dapat remisi kemerdekaan

Seiring dengan hal itu, pemerataan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi gencar dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang menjadi pedoman bersama selaku pemerintah daerah untuk mampu mewujudkan gagasan besar Indonesia menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara.