Kota Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Bogor, Jawa Barat Atang Trisnanto memberi catatan terkait birokrasi penanganan bencana di wilayah itu, karena ada beberapa kejadian yang baru ditangani enam bulan hingga setahun kemudian.
Atang di Kota Bogor, Selasa, mengatakan DPRD juga telah memberikan catatan tertulis pada rapat Badan Anggaran pada November 2023.
“Bahwa banyak kejadian yang baru ditindaklanjuti lebih dari enam bulan, bahkan baru satu tahun dilakukan,” kata Atang.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor minta TPID pantau terus harga sembako selama Ramadhan
Baca juga: DPRD Kota Bogor komitmen kawal peningkatan kesejahteraan petugas kebersihan
Oleh karena itu, kata Atang, DPRD akan terus mengawasi secara simultan terkait pengajuan dana biaya tak terduga (BTT) untuk penanganan bencana agar dilakukan secepat mungkin.
Dana BTT dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2024, meningkat hampir tiga kali lipat, yakni Rp98,5 miliar.
Sebab, menurut Atang, warga yang terdampak bencana tidak mungkin menunggu perbaikan maupun penanganan dalam kurun waktu yang terlalu lama.
“Dengan anggaran Rp98,5 miliar, mudah-mudahan ini bisa mempercepat masalah itu semua,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Kota Bogor bahas raperda sistem drainase perkotaan cegah banjir
Atang menilai birokrasi penanganan bencana di Kota Bogor terlalu rumit. Sebab, alur untuk penanganan bencana sudah dibuat dalam regulasi, mulai dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), lalu ke dinas terkait, diajukan ke Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD), hingga disetujui.
“Mungkin di mejanya yang ribet. Kalau alurnya kan sudah dibuat dalam regulasi. Saya kira dari satu meja ke meja lainnya, maksimal dua hari saja, seminggu juga sudah selesai,” kata Atang.
