"Saya percaya bahwa kerja sama melalui kemitraan ini akan semakin kuat karena didasarkan pada bukti-bukti yang terukur, prinsip kedaulatan, saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar usai penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Selasa.
Folu Net Sink adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai di mana tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepas.
Sasaran implementasi kebijakan tersebut adalah tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar minus 140 juta ton setara karbon dioksida.
Baca juga: YKAN sebut implementasi RIL-C dapat kurangi emisi karbon hingga 40 persen
Baca juga: YKAN sebut implementasi RIL-C dapat kurangi emisi karbon hingga 40 persen
Kebijakan penurunan emisi karbon melalui program Folu Net Sink 2030 menggunakan empat strategi utama, yakni menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon.
Melalui rencana operasional FOLU Net Sink 2030, Indonesia bertekad untuk bekerja, menjadi contoh, dan mendukung pencapaian komitmen iklim global dan nasional negara ini.
Dengan melakukan hal tersebut, kata Menteri Siti, Indonesia juga dapat memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
"Nota kesepahaman ini merupakan sebuah tonggak penting dalam rencana operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030," ujarnya.
Baca juga: KLHK dan WRI jalin kerja sama kemitraan teknis wujudkan target FOLU Net Sink 2030
Menteri Siti menjelaskan kerja sama jangka panjang antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mewakili Indonesia dengan United States Forest Service (USFS) mewakili Amerika Serikat memperkuat upaya-upaya yang sedang berjalan dalam pengelolaan hutan multi-guna melalui potensi penekanan khusus.
Penguatan itu dalam hal kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lestari; sistem perencanaan hutan; jasa penyuluhan hutan; penegakan hukum, khususnya untuk mendukung akademi polisi hutan Indonesia; serta kemampuan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Kepala USFS Randy Moore mengatakan kerja sama itu merupakan hasil perbincangan Menteri Siti dengan chief sebelumnya pada tahun 2018 lalu. Nota kesepahaman tersebut memperkuat landasan yang sudah dimiliki kedua pihak.
Baca juga: Perluasan hutan tersertifikasi FSC dukung pengurangan emisi GRK
"Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bekerja sama mengatasi tantangan perubahan iklim secara global. Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam isu ini di seluruh dunia," kata Moore.
Dia berharap hubungan dan persahabatan yang terjalin dengan Indonesia adalah hubungan yang dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.