Wali Kota Bekasi: Dinas Pertanian Tidak Relevan

Bekasi (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai kehadiran Dinas Pertanian dan Perikanan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru untuk tahun 2017 di lingkup pemerintah setempat tidak relevan.

"Dinas Pertanian dan Perikanan kita tidak relevan dengan situasi dan kondisi kota metropolitan. Kita akan evaluasi lagi, kalau manfaatnya tidak signifikan untuk apa dipertahankan," katanya di Bekasi, Selasa.

Hal itu dikatakan Rahmat usai melantik 909 Aparatur Sipil Negara (ASN) esselon IV di lingkup pemerintah setempat bertempat di Aula Arofah Asrama Haji Jawa Barat Jalan Kemakmuran, Bekasi Selatan, Selasa sore.

Pelantikan itu dilakukan seiring penyesuaian SOTK baru sesuai arahan pemerintah pusat.

Dikatakan, minimnya lahan terbuka untuk kegiatan pertanian dan perikanan di Kota Bekasi diakibatkan pesatnya pembangunan infrastruktur publik serta perumahan.

"Kota Bekasi telah berkembang menjadi kota jasa dan niaga yang tidak lagi fokus pada kegiatan seputar pertanian. Lain halnya dengan Kabupaten Bekasi, di sana sawah-sawah dan lahan pertanian masih sangat luas sehingga wajar jika memiliki instansi khusus yang mengurusinya," katanya.

Menurut dia, evaluasi terhadap efektivitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru itu akan dilakukan hingga Maret 2017.

"Kalau tidak efektif, lebih baik buat kantor pemberdayaan masyarakat yang representatif atau beberapa kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas," katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu telah melakukan kunjungan ke Karawang, Jawa Barat, untuk melakukan studi banding bersama kelompok tani setempat sebagai implementasi Dinas Pertanian dan Perikanan di Kota Bekasi.

"Hasilnya kita akan lakukan uji coba tanaman hydroponik yang tidak terlalu memerlukan lahan luas dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam bercocok tanam," katanya.

Kegiatan itu akan menjadi salah satu program awal OPD Dinas Pertanian dan Peternakan di kawasan setempat mulai 2017.