"Konsumsi padi-padian, minyak dan lemak kita berlebih, tetapi kalau (konsumsi) sayur, buah, itu yang kita kurang," kata Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, SP, M.Si saat menjadi pemateri dalam Pesantren Kilat Ramadhan 1444 Hijriah/2023 di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Pesantren Kilat Ramadhan 2023 yang digagas Komunitas Wartawan Jabodetabek secara kolaboratif dengan unsur pondok pesantren dan mitra lainnya itu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, yakni Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua Bogor, Indofood, Dr Chiken, PT Inti Pangan Berkah.
Baca juga: Pemkot Bogor gandeng Bapanas gelar pangan murah selama lima hari ke depan
Kemudian, Lezza (Unirama), Cibinong Center Industrial Estate (CCIE), PT Indocement Tunggal Prakarsa, Alfamart, Koperasi Karyawan Indocement (KKI), Sekretaris Perusahaan Perum LKBN ANTARA, Yayasan At-Tawassuth, Pesantren Al-Fatah, dan Serikat Pekerja Perum LKBN ANTARA.
Nita Yulianis menyebutkan, skor pola pangan harapan (PPH) nasional tahun 2022 memang telah mencapai target RPJMN, yakni 92,9 poin. Namun, ada beberapa konsumsi pangan yang dianggap belum ideal.
Konsumsi padi-padian misalnya, tercatat mencapai 56,6 persen. Kemudian, minyak dan lemak mencapai 11,9 persen. Keduanya dianggap over konsumsi.
Namun, kata dia, konsumsi terhadap sayur dan buah, umbi-umbian, dan kacang-kacangan, malah kurang. Konsumsi sayur dan buah tercatat hanya 5,8 persen, umbi-umbian hanya 2,6 persen, dan kacang-kacangan 3,3 persen.
"Ini yang perlu kita dorong di masyarakat kita bahwa sayur dan buah itu adalah hal yang banyak tersedia di alam, sehingga ini perlu kita dorong," katanya.
Baca juga: Bapanas meluncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Ia menjelaskan bahwa khusus konsumsi jenis pangan hewani dianggap telah sesuai dengan standar ideal.
"Kemudian pemenuhan protein sudah melewati batas kebutuhan, tetapi pemenuhannya masih didominasi protein nabati, dimana 70 persen dari protein nabati, dan 30 persennya protein hewani. Contohnya, telur, ayam, ikan, banyak diproduksi di Indonesia," katanya.
Di samping itu, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam tata kelola pangan untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia.
Baca juga: Badan Pangan minta tambahan anggaran Rp1,2 triliun ke DPR
Ia menyebutkan bahwa butuh peran aktif dari kementerian lintas sektor serta peran aktif masyarakat.
"Peran serta masyarakat bisa dilakukan bila masyarakatnya sadar atas kewajiban tersebut, sehingga Badan Pangan Nasional bisa terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah di 34 provinsi, juga 514 kabupaten/kota," demikian Nita Yulianis.
