Kota Bogor (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat, bersama Pemerintah Kota Bogor berkomitmen menuntaskan seluruh program pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2024.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar di Kota Bogor, Selasa, menyebutkan visi ramah keluarga dengan tiga misi yang perlu diselesaikan di sisa waktu kurang lebih dua tahun ini, yakni, Bogor Sehat, Bogor Cerdas, dan Bogor Sejahtera.
"Dewan akan membantu mengalokasikan anggaran sehingga Pemkot Bogor bisa fokus menuntaskan program-program prioritas untuk menyelesaikan visi misinya," kata Karnain.
Ia berharap APBD Kota Bogor sebesar Rp3,1 triliun bisa disusun oleh DPRD dan Pemkot Bogor sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
Karnain yang mewakili Ketua DPRD Kota Bogor bersama Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Heri Cahyono pun telah mengemukakan hal tersebut saat menghadiri konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor untuk tahun anggaran 2024 pada Kamis (16/2) lalu.
Menurut Karnain, dalam tiga misi yang perlu diselesaikan di sisa waktu kurang lebih dua tahun ini, yakni, Bogor Sehat, Bogor Cerdas dan Bogor Sejahtera perlu keseriusan semua pihak untuk mewujudkan.
Dalam misi Bogor Sehat, Karnain percaya bahwa paradigma "mencegah lebih baik daripada mengobati" perlu kembali ditanamkan kepada masyarakat Kota Bogor. Di samping perlu dijalankannya program yang bisa menjadikan paradigma tersebut sebagai suatu kenyataan.
“Sehingga saya kira pengalokasian 10 persen dari APBD ini karena porsi masih terbagi kepada belanja rutin, ini perlu kita pikirkan ke depan," katanya.
Karnain menerangkan, tuntutan kebutuhan dari fasilitas kesehatan (faskes) yaitu penambahan Puskesmas baru sehingga cakupan layanan faskes ini mampu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara prima dan paripurna, juga penguatan RSUD Kota Bogor.
Selanjutnya, untuk misi Bogor Cerdas, Karnain menilai perlu ada intervensi lebih dari Pemerintah Kota Bogor terhadap keberadaan sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan catatannya, ada 43 bangunan sekolah yang perlu diintervensi oleh anggaran pemerintah di tahun ini.
“Karenanya sekolah satu atap dan lainnya termasuk kemitraan antara dinas kota dan provinsi harus diperbaiki komunikasinya, seperti halnya peluang kerja bagi anak-anak lulusan SMK Kota Bogor,” kata Karnain.
Sementara program Bogor sejahtera, dianggap oleh Karnain perlu adanya evaluasi terkait penyaluran program bantuan, baik dari pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat. Sebab, selama pandemi COVID-19 melanda Kota Bogor, banyak warga yang mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan, padahal mereka terdaftar sebagai penerima manfaat di dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Kesejahteraan masyarakat karena kita harus melihat kondisi ekonomi global, nasional dan lokal. Karena dari angka kemiskinan kita yang tersentuh bantuan sosial dari pusat dan kota masih banyak dikeluhkan masyarakat,” katanya.
Baca juga: DPRD kawal Musrenbang Kecamatan Kota Bogor targetkan RPJMD Kota Bogor rampung di 2024
Baca juga: Pemkab Bogor optimistis mampu capai target RPJMD 2018-2023
DPRD Kota Bogor ingin RPJMD 2019-2024 tuntas
Selasa, 21 Februari 2023 23:44 WIB
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar. (ANTARA/HO/DPRD Kota Bogor)
