BKKBN Jabar: Keterlibatan TNI penting dalam upaya penurunan stunting melalui program BAAS

Karawang (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat menyebutkan keterlibatan TNI cukup penting dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program bapak asuh anak stunting (BAAS).

"Kalau TNI sudah turun tangan, biasanya penyelesaian masalah menjadi lebih mudah. Termasuk dalam percepatan penurunan stunting ini," kata Kepala BKKBN Jabar Wahidin, dalam keterangan di Karawang, Senin.

Ia mengatakan bahwa bintara pembina desa (babinsa) di desa itu dianggap tahu segalanya. Karenanya wajar jika kemudian masyarakat bertanya mengenai stunting kepada babinsa. Dalam hal ini, babinsa menjadi pusat informasi percepatan stunting bersama tim pendamping keluarga BKKBN.

Baca juga: BKKBN Jabar sebut buruh pabrik perlu disosialisasikan tentang stunting

Wahidin menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi atas kiprah TNI di berbagai tingkatan dalam program percepatan penurunan stunting di Jawa Barat.

Menurut dia, kesediaan pimpinan TNI hingga unsur pembina desa untuk menjadi bapak asuh anak stunting menjadi energi baru dalam upaya mempercepat penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Mengenai BAAS, ia menyatakan kalau inisiasi itu lahir pada pertengahan tahun, ditandai dengan penerbitan panduan BAAS yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya surat edaran Kepala BKKBN Nomor 560.a/HL.01.01/G2/2022, tanggal 7 Juni 2022 tentang Permohonan Menggelorakan dan Menghimbau Mitra untuk Menjadi BAAS.

Pada bulan yang sama, dilakukan penandatanganan kerjasama Program BAAS Jawa Barat antara BKKBN dengan BAZNAS. Genderang BAAS memberikan resonansi lebih besar setelah penyematan Duta BAAS Nasional kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam acara puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Yogyakarta, 29 Juni 2022.

Baca juga: Pemkab Karawang salurkan Rp333 juta untuk pemenuhan gizi dan nutrisi anak stunting

Sementara itu, saat ini angka prevalensi stunting Jawa Barat berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 24,5 persen.

Sedangkan prevalensi berdasarkan e-PPGBM Provinsi Jawa Barat yang didasarkan pada Bulan Penimbangan Balita Agustus 2022 tercatat sebesar 5,91 persen atau sebanyak 184.022 Balita. Diharapkan hasil SSGI 2022 tidak jauh dari catatan e-PPBGM 2022.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, Eni Gustina, mengapresiasi Jawa Barat yang dianggapnya penuh inovasi dalam percepatan penurunan stunting. Sebut saja misalnya gerakan Ngawal Jawa Barat Zero New Stunting (Ngabring), Obrolan Daring Stunting (Odading), dan terakhir memprakarsai Jabar Stunting Summit 2022.

Ia mengatakan, surprise BAAS mendapat sambutan hangat berbagai lapisan. Ini membuktikan rakyat Indonesia merupakan bangsa yang peduli dan dermawan.

Baca juga: Wabup Karawang: Penimbangan dan pengukuran bayi jadi deteksi dini atasi masalah gizi

“Saya sangat mengapresiasi kepada jajaran TNI karena memang dari mulai bapak Panglima sampai babinsa betul-betul mendukung, bahkan luar biasa mendukung, program pecepatan penurunan stunting. Kami melakukan roadshow ke 10 provinsi, ternyata luar biasa. Ternyata semua wilayah sangat mendukung," katanya.

Stunting pada dasarnya tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi BKKBN. Ini terjadi karena dalam proses pendampingan, mulai dari poses calon pengantin hingga pascapersalinan selalu terkait langsung dengan pelayanan keluarga berencana, demikian Eni Gustina.