Bupati Karawang: tidak ada jual-beli jabatan ASN

Karawang (ANTARA) - Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menegaskan tidak ada praktik jual-beli jabatan dalam promosi, rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

"Selalu saya sampaikan kalau proses promosi, rotasi, dan mutasi dilaksanakan secara fair dan terbuka," kata Bupati usai pelantikan puluhan pejabat tinggi, administrator, camat dan pejabat fungsional di Pemkab Karawang, Senin.

Ia mengatakan proses promosi, rotasi, dan mutasi ASN di lingkungan Pemkab Karawang dilihat dari aspek kinerja, loyalitas dan integritas sebagai ASN.

"Tidak boleh ada praktik jual beli jabatan," katanya.

Sebanyak 44 pejabat di lingkungan Pemkab Karawang diambil sumpahnya dan dilantik jabatan baru. Mereka di antaranya lima pejabat pimpinan tinggi pratama, 15 camat, pejabat administrator, pengawas serta 24 pejabat fungsional.

“Proses promosi, rotasi dan mutasi ASN ini telah kami putuskan bersama Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Terutama rekomendasi KASN untuk jabatan tinggi pratama dan rekomendasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat khusus pengangkatan camat,” katanya.

Ia meminta kepada pejabat yang dilantik untuk menyelesaikan target kinerja 2022 secepat mungkin dan infomasikan keberhasilan kerja Pemkab Karawang agar masyarakat mengetahui dan merasakan kehadiran pemerintan daerah.

Sementara itu, terkait masih banyaknya jabatan kosong di lingkungan Pemkab Karawang, bupati mengaku akan menggelar open bidding terbuka setelah ada rekomendasi KASN dalam kurun waktu kurang lebih satu pekan ke depan.

Menurut bupati, dirinya sebagai pejabat pembina kepegawaian mengajak seluruh ASN mengikuti open bidding yang digelar terbuka, agar ia bisa memilih calon terbaik untuk mengisi jabatan yang ada.

Informasi yang dihimpun, sejumlah jabatan kepala dinas dan kepala badan di lingkungan Pemkab Karawang cukup banyak yang kosong, hanya dijabat pelaksana tugas.

Kekosongan jabatan itu ada yg sudah berlangsung selama lebih dari setahun.

Di antara jabatan tinggi kepala dinas atau jabatan pimpinan tinggi pratama yang kini masih kosong, diisi oleh pelaksana tugas ialah Kepala Disnakertrans, Dishub, Dinsos, Bappeda, Koperasi dan UMKM, BPBD dan lain-lain.