Purwakarta (Antara Megapolitan) - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengusulkan agar pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan berupa efisiensi anggaran kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke luar daerah bagi anggota legislatif.
"Selama ini, mayoritas anggota legislatif seolah-olah menjadikan kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah sebagai ajang mendapatkan penghasilan tambahan," katanya, di Purwakarta, Sabtu.
Ia menilai, perjalanan dinas itu mempunyai potensi penyimpangan. Di antaranya penyimpangan dari anggaran pembelian tiket serta tempat penginapan.
Dedi mengaku sudah berkirim surat ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mempertimbangkan usulan mengefisiensikan anggaran anggota DPRD, terutama dari segi perjalanan dinas ke luar daerah.
Salah satu usulan yang didorong untuk menjadi pembahasan adalah mengurangi atau meniadakan perjalanan dinas yang selama ini tidak terasa secara langsung manfaatnya untuk publik.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar uang perjalanan dinas dialihkan menjadi penambahan honorarium anggota dewan saat menggelar rapat membahasan peraturan daerah atau undang-undang.
"Selama ini sudah biasa kalau rapat di DPRD itu selalu kosong. Mereka lebih memilih tidak datang karena tidak mendapatkan uang saku. Berbeda saat kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah, banyak ikut karena ada uang sakunya," kata dia.
Ia menyarankan agar honorarium para anggota legislatif ditingkatkan agar mereke berkenan hadir saat kegiatan rapat, sehingga pembahasannya cepat selesai.
Untuk kunjungan kerja ke luar daerah, lebih baik diganti dengan kunjungan kerja ke dalam daerah sendiri, agar mereka bisa mendengar langsung aspirasi masyarakat.
Bupati Purwakarta Usulkan Efisiensi Anggaran Kunker Legislatif
Sabtu, 14 Mei 2016 19:36 WIB
Selama ini, mayoritas anggota legislatif seolah-olah menjadikan kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah sebagai ajang mendapatkan penghasilan tambahan.