Tim respons darurat bentukan Presiden tidak perlu lacak Bjorka

Yogyakarta (ANTARA) - Pakar Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Ridi Ferdiana menyarankan tim respons darurat yang dibentuk Presiden Joko Widodo berfokus memperkuat keamanan data tanpa perlu melacak peretas yang mengaku beridentitas Bjorka

"Bjorka saat ini sudah dipastikan menyebarkan data tetapi belum tentu 'hacker'-nya yang bersangkutan. Data yang tersebar umum terjual di deep web," kata Ridi Ferdiana saat dihubungi di Yogyakarta, Rabu.

Dibanding menindak dan melacak Bjorka, menurut Ridi, tim respons darurat sebaiknya berfokus mempertebal keamanan data serta menggencarkan edukasi bagi masyarakat dan institusi agar memiliki budaya penyimpanan data secara aman.

Ridi menuturkan sistem perlindungan data tidak selamanya mampu menangkal serangan siber tanpa ada pembaruan seiring pesatnya perkembangan teknologi.

"Sistem perlindungan data di sistem manapun tidak akan tahan peluru di lekang zaman. Artinya aman kemarin bukan berarti aman hari ini," ujar Dosen Departemen Teknik Elektro dan TI Fakultas Teknik UGM ini.

Selain segera mengamankan data, menurut dia, pemerintah perlu segera memberikan prioritas pada ekosistem yang mendukung perilaku dan budaya siber yang aman.

Menurut dia, teror berupa peretasan data bukan hanya perlu diwaspadai oleh pemerintah melainkan juga semua institusi lain termasuk masyarakat dengan tidak mengabaikan keamanan data.

Regulasi yang disusun, kata dia, sebaiknya bukan sekadar bersifat mengancam tetapi juga mengedukasi agar tercipta ekosistem digital yang nyaman untuk berkarya.

"Kita jangan mengabaikan atau 'denial' (menyangkal) terhadap situasi keamanan data. Kita juga harus mulai tidak menganggap remeh hal-hal kecil terkait keamanan. Sebagai contoh menyebarkan tautan dokumen berupa data pribadi di media sosial, padahal hal tersebut mudah dieksploitasi pelaku-pelaku kejahatan siber," kata dia.

Tim respons darurat dibentuk saat rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).

Rapat internal tersebut digelar selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet. Peretas yang mengaku beridentitas Bjorka itu mengaku telah meretas korespondensi milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.

Klaim tersebut viral setelah sebuah akun Twitter bernama "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence" mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia, telah bocor.