Karawang (ANTARA) - Para kepala desa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengeluh kepada Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh terkait dengan data penerima bantuan sosial BLT BBM yang tidak sinkron dengan di lapangan.
"Data bantuan sosial terkait kenaikan harga BBM ini bagaimana? Banyak protes dari masyarakat. Lagi pula, itu data dari pusat, kami di desa tidak tahu-menahu tentang data penerima bansos," kata Kepala Desa Gintungkerta M Tabrani, saat dialog dengan Wabup dalam kegiatan Gebyar Paten Karawang, Kamis.
Ia berharap agar data penerima bansos atau BLT BBM tersebut diperbaiki, agar bantuannya bisa tepat sasaran, kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Baca juga: PT Pos Indonesia mulai disalurkan BLT BBM untuk 76 ribu KPM di Kota Bandung
Kepala Desa Duren, Abdul Halim mengatakan setiap ada program pemerintah terkait dengan bantuan sosial, persoalan data penerima hampir selalu menjadi persoalan. Termasuk dalam penyaluran bansos pasca-kenaikan harga BBM kali ini.
"Ada ketidakcocokan data dengan di lapangan. Artinya, selalu ada masyarakat yang berkategori mampu tapi tetap menerima bantuan. Sedangkan yang benar-benar keluarga miskin tidak ada dalam data," katanya.
Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan kalau data penerima bansos itu bersumber dari data Kemensos, karena itu adalah program pemerintah pusat.
Baca juga: Wamenkeu: BLT BBM disalurkan kepada 20,65 juta KPM pada September dan November 2022
Ia menyampaikan, jika data penerima bansos atau BLT BBM dianggap tidak cocok dengan di lapangan, itu bisa dilakukan dengan perumusan data lagi bersama Dinas Sosial Karawang, selanjutnya disampaikan ke Kemensos.
Asisten Daerah I Pemkab Karawang, Ahmad Hidayat menyarankan agar para kepala desa bisa mengajukan perubahan data penerima bansos atau BLT BBM ke Kemensos melalui Dinas Sosial Karawang.
"Datanya itu dari Kemensos, karena itu adalah program pemerintah pusat. Lagi pula, ini adalah program darurat atau pengalihan subsidi atas kenaikan harga BBM. Kalau memang datanya dianggap tidak sinkron, silakan ajukan perubahan data," kata dia.
Baca juga: 112.218 keluarga di Kabupaten Bekasi masuk daftar penerima BLT BBM
Sementara itu, sesuai dengan data yang diterima Kantor Pos sebagai penyalur BLT BBM, jumlah penerima BLT BBM di Karawang mencapai 153.331 orang. Data itu bersumber dari Kemensos.*
Para kades di Karawang keluhkan data penerima BLT BBM kepada Wabup
Jumat, 9 September 2022 20:08 WIB
Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh (kanan) saat berdialog dengan para kepala desa di Kecamatan Banyusari, Karawang. (ANTARA/HO-Pemkab Karawang)
Data bantuan sosial terkait kenaikan harga BBM ini bagaimana? Banyak protes dari masyarakat. Lagi pula, itu data dari pusat, kami di desa tidak tahu-menahu tentang data penerima bansos.
