Kota Bogor (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Jawa Barat, mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu kepada 43.353 keluarga terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) guna menjaga daya beli masyarakat setempat.
Kepala Bidang Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bogor Okto Muhamad Ikhsan saat dikonfirmasi di Kota Bogor, Senin, mengatakan bantuan sebesar RP300.000 per keluarga ini untuk dua bulan.
"PT Pos Indonesia cabang Bogor sudah berkirim surat ke kami. Minta bantuan untuk koordinasi. BLT BBM disalurkannya pada 3-30 September 2022," ujarnya.
Pada Jumat (2/9) Presiden Joko Widodo mengatakan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) yang diberikan Pemerintah bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.
BLT BBM merupakan bantuan langsung tunai dari pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat senilai Rp150 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan untuk empat bulan. BLT tersebut dibayarkan sebesar Rp300 ribu pada tahap I dan Rp300 ribu pada tahap kedua melalui Kantor Pos Indonesia.
BLT BBM disalurkan untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150 ribu per KK yang disalurkan empat kali dengan total anggaran Rp12,4 triliun.
Selain BLT BBM, bantuan subsidi upah juga diberikan sebesar Rp600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.
Baca juga: Daftar penerima BLT BBM di Jabar capai 2,7 juta keluarga miskin
Baca juga: Mensos: Pemerintah siap salurkan BLT BBM kepada 18,4 juta keluarga penerima
Pemerintah Pusat juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan untuk nelayan.
Pengumuman kenaikan harga BMM disampaikan Presiden Jokowi pada Sabtu (3/9). Presiden menyebut kenaikan tersebut merupakan pilihan terakhir pemerintah, sehingga harga BBM mengalami penyesuaian.
BBM bersubsidi pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu/liter, solar bersubsidi dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter dan pertamax nonsubsidi dari Rp12.500/liter menjadi Rp14.500/liter yang berlaku mulai Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB.
Pengalihan subsidi dilatarbelakangi salah satunya, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bansos kepada masyarakat sebagai langkah jangka pendek.
Okto menjelaskan di Kota Bogor, masyarakat yang mendapatkan BLT BBM sebesar Rp150 ribu disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos. Data masyarakat yang mendapatkan bansos langsung dikirimkan kepada PT Pos, kemudian Dinas Sosial mendapatkan surat koordinasi untuk pengawasan pendistribusian.
Sementara, untuk bantuan subsidi upah Rp600.000 bagi masyarakat gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan dan untuk bantuan angkutan umum dan bantuan ojek daring di Kota Bogor masih dikoordinasikan dengan dinas lain karena di luar DTKS.
Berdasarkan data, kata Okto, kategori penerima tetap masyarakat kurang mampu sudah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang terlaporkan ke Kemensos.
DTKS 2022 menyebutkan penerima masih sama dengan tahun 2021, yakni 30.199 KK dan penerima BPNT berjumlah 60.793 KK. "Sudah tidak ada tahap pendataan lagi. Data itu sudah jadi yang diberikan Kemensos kepada PT Pos," katanya.
