Wabup Karawang: Persoalan bangunan sekolah rusak akan dituntaskan hingga 2023

Karawang (ANTARA) - Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan persoalan bangunan sekolah rusak di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat akan dituntaskan hingga 2023.

"Mengenai RKB (ruang kelas baru) dan persoalan bangunan sekolah rusak, insya Allah akan segera diselesaikan," kata wabup, di Karawang, Kamis.

Ia menargetkan penanganan bangunan sekolah rusak di berbagai daerah sekitar Karawang itu akan tuntas pada 2023.

Baca juga: DPRD Karawang sarankan pemkab prioritaskan anggaran perbaikan bangunan sekolah

Menurut dia, setiap tahun Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran untuk penanganan bangunan sekolah rusak.

Selanjutnya anggaran yang cukup besar akan dialokasikan pada 2023 untuk menyelesaikan perbaikan sekitar 300 bangunan sekolah yang rusak.

"Kami akan berusaha menyelesaikan persoalan bangunan sekolah rusak hingga tahun 2023 dengan kemampuan anggaran dari APBD Karawang. Selain itu, nanti juga akan ada bantuan penanganan sekolah rusak dari program CSR," kata Aep.

Baca juga: Pemkab Karawang bertekad rampungkan perbaikan sekolah rusak hingga 2023

Sementara itu, Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar sebelumnya menyarankan agar pemkab memprioritaskan anggaran untuk melakukan perbaikan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.

"Pemkab harus secepatnya menyelesaikan perbaikan bangunan sekolah yang rusak berat, sedang dan ringan. Agar tidak ada lagi kekhawatiran bagi siswa-siswi dan guru," katanya.

Ia menyampaikan, hingga saat ini masih ada sekitar ratusan bangunan sekolah dasar dan SMP yang harus diperbaiki.

Baca juga: Dinas Pendidikan Karawang akui hingga kini masih banyak ruang sekolah rusak

Atas hal tersebut, Pemkab Karawang harus segera mengambil langkah untuk menyediakan anggaran perbaikan bangunan sekolah tersebut.

“Pemkab harus bisa melihat skala prioritas pembangunan. Perbaikan bangunan sekolah itu sifatnya urgen dan harus menjadi skala prioritas, dibandingkan (misalnya) dengan pembangunan turap atau saluran air yang ada di Bidang SDA (Sumber Daya Air) di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang),” katanya.