Pengamat birokrasi apresiasi strategi pentahelix BNPT

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indonesia Beaurocracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika mengatakan bahwa BNPT yang sejak tahun 2020 berada dibawah kepemimpinan Komjen Pol Boy Rafli Amar, yang menerapkan strategi pentahelix dengan konsisten untuk senantiasa memperluas jejaring. 

"Apalagi BNPT saat ini dengan tepat memilih strategi sinergi multipihak atau strategi pentahelix dan mengembangkannya secara intens dengan melibatkan beragam unsur, tak hanya instansi pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, media, bahkan pelaku usaha," kata Nova dalam keterangannya, Rabu.

Hasilnya, kata Nova, hingga saat ini BNPT telah melaksanakan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan 47 kementerian/lembaga melalui sinergi program, enam kementerian/lembaga dalam penanggulangan terorisme di lima provinsi sasaran (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah), 11 organisasi masyarakat dan keagamaan, 12 lembaga pendidikan dan lembaga riset, sekian banyak media, serta 19 badan usaha milik negara dan daerah.

Baca juga: BNPT TV upaya tangkal informasi radikalisme dan terorisme

"Itu prestasi yang hanya dapat dicapai dengan kesungguhan, optimisme dan konsistensi,” kata Nova. Menurutnya, dengan titik tekan selama ini, ditambah bukti-bukti efektivitas kerja BNPT, tepat sekali di ulang tahunnya yang ke-12 ini BNPT mengambil tema “Gelorakan Sinergi Bangsa dalam Mencegah Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme menuju Indonesia Harmoni”.

Yang lebih membuat pihaknya kagum dan terharu, menurut Nova, BNPT pun bahkan telah menjalin kerja sama dan kesepahaman dalam penanggulangan terorisme itu dengan pihak luar negeri, di antaranya lemhanas Inggris (Royal College of Defense Studies/RCDS) dan perguruan tinggi Islam terkemuka di dunia, yakni Universitas Al-Azhar. 

“Belum lagi kita pun melihat bahwa BNPT pun mampu melakukan penguatan kerangka regulasi melalui upaya melahirkan berbagai pengesahan dan penerapan beberapa aturan perundang-undangan seperti UU no. 5 tahun 2018, PP 77 tahun 2019, dan Perpres no. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE),” kata Nova.

Baca juga: Ketua MPR minta BNPT dan PPATK telusuri aliran dana ACT

Dalam melakukan penafsiran dan implementasi peraturan perundang-undangan yang relevan, BNPT pun menurut Nova tak kurang kreatif. Misalnya, BNPT secara kreatif melahirkan beragam program terobosan seperti pengembangan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN).

Selanjutnya pendirian Warung NKRI (Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI), pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 34 provinsi dan pembentukan Duta Damai 15 provinsi, bahkan terakhir di Jawa Timur bekerja sama dengan kalangan santri dari 10 Pondok pesantren tertua dan terbesar di Jawa Timur serta program-program inovasi lainnya.

Didorong tanggung jawab tinggi serta kesadaran untuk sebanyak mungkin mengadaptasi perkembangan teknologi, BNPT bahkan membuat inovasi baru, untuk lebih mendiseminasi program-programnya, yakni meluncurkan televisi digital bernama BNPT TV Channel. 

Baca juga: Milenial Muslim apresiasi BNPT bekali santri literasi digital lawan radikalisme

"Latar belakang Pak Boy Rafli sebagai Kadiv Humas Polri tampaknya membentuk keyakinan bahwa diseminasi informasi merupakan bagian vital dari sebuah institusi," ungkap Nova. 

"Bagi IBSW, banyak pendekatan lunak atau soft approach BNPT, misalnya Warung NKRI dan KTN, menunjukkan BNPT sadar bahwa program deradikalisasi bisa melalui berbagai pendekatan, yang dalam hal ini pemberdayaan ekonomi melalui UMKM ini terbukti ampuh," kata Nova.