Dedi Mulyadi minta KLHK terbuka terkait masalah kerusakan lingkungan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. (ANTARA/Dok Dedi Mulyadi)

Segala aspek kerusakan lingkungan dan hutan harus disampaikan terbuka karena hingga sekarang masih terus terjadi perusakan hutan.

Purwakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terbuka terkait masalah kerusakan lingkungan dan hutan.

"Segala aspek kerusakan lingkungan dan hutan harus disampaikan terbuka karena hingga sekarang masih terus terjadi perusakan hutan," katanya dalam sambungan telepon, di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu.

Ia mengatakan berbicara tentang lingkungan, KLHK harus fokus pada dua hal. Pertama adalah menjaga yang sudah ada seperti gunung, sungai, dan hutan agar terus berlanjut sehingga tidak ada lagi perusakan, penambangan, dan penambangan baru. Kedua adalah 'recovery', seperti gunung, aliran sungai, dan hutan yang rusak.

“Kalau dua-duanya terus berjalan tidak akan pernah selesai. Kita me-'recovery' lingkungan hidup yang baru kemudian membangun kerusakan baru. Di sinilah peta data mulai kita petakan, wilayah mana yang akan fokus 'recovery' dan wilayah mana yang harus dijaga,” katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi tagih janji KLHK hentikan tambang kawasan hutan

KLHK, kata dia, sebenarnya mendapat berkah di era digital seperti saat ini karena ada respons publik terutama generasi Z terhadap isu lingkungan. Dengan seperti itu, isu lingkungan selalu viral dan menjadi perhatian publik.

“Coba KLHK sikapi isu sensitif yang viral, misalnya beberapa waktu lalu ekskavator berhadapan dengan harimau. Pertanyaan saya kalau ekskavator sudah berhadapan dengan harimau berarti yang salah ekskavator karena melakukan perluasan kawasan sawit lagi. Pertanyaan saya sawit itu mau sampai kapan diperluas? Apakah kita tidak akan menyisakan ruang konservasi, kita tidak akan menyisakan hutan lindung? Apakah negeri ini cukup dengan satu komoditas? Ini harus ada penjelasan publik dalam rangka menjaga yang sudah ada. Kita malu dong sama harimau yang halangi ekskavator,” katanya.

Dedi berpandangan tidak ada kritik aspirasi DPR RI dengan memperjuangkan kepentingan publik dengan aspek-aspek yang dicari daya.

Baca juga: Anggota DPR Dedi Mulyadi desak KLHK hentikan penambangan di areal hutan

“Saya tidak mau anggota DPR dapat aspirasi, misalnya Rp500 juta untuk di dapil kemudian diam terhadap 100 ribu hektare hutan yang digunduli. Misal kita dapat aspirasi Rp500 juta tidak ada artinya tapi kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Aspirasi adalah kebutuhan publik yang tidak bisa dijejali dengan apa pun. Saya rela tidak memiliki aspirasi asalkan KLHK bisa fokus dan tegas mengatasi lingkungan,"

dedikan kerugian negara jika dikalkulasikan bisa mencapai triliunan. Salah satu contohnya seseorang mendapatkan izin penambangan di areal 100 hektare namun bisa membuat pohon yang mencapai 1.000 hektare.

Hal tersebut, katanya, sering tidak terdeteksi karena masalah kewenangan. Tidak hanya terjadi di Kalimantan atau Sumatera yang memiliki areal hutan yang luas, tapi juga terjadi di Jawa yang padat penduduk.

“Jangan jauh-jauh, di Jawa Barat penambangan batu pakai (di Karawang) dibiarkan, penambangan pasir dibiarkan, semua tidak peduli. Kok tidak peduli dengan kebebasan berbicara. Di kabupaten, Satpol PP merasa tidak berhak atas izinnya di kementerian, tidak ada petugasnya. Ini kan kehancuran terus berlangsung,” ucapnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Sanggabuana disepakati jadi taman nasional oleh Komisi IV DPR dan KLHK

Dedi meminta agar Menteri LHK berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan kebijakan lingkungan.

Ia meminta seluruh jajaran KLHK untuk terbuka dan menjelaskan kemajuan berbagai temuan dan hasil kunjungan DPR RI beberapa waktu lalu sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

"Termasuk saya menanyakan kembali Dirjen Gakkum ikut tambang di Karawang, tapi Dirjen Planologi mengeluarkan izin untuk tambang tersebut, ini harus segera dibereskan," katanya.