Nawacita Pengentasan Kemiskinan Dibahas Di Australia

Perth (Antara Megapolitan) - Dialog Kebangsaan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk Australia Barat di Perth, Sabtu, membahas Nawacita Pengentasan Kemiskinan lewat sektor pendidikan dan perbendaharaan negara.

Hadir sebagai pembicara Prof John I. Pariwono, Koordinator Beasiswa Dikti 2008-2014, dan Heru P. Nugroho mewakili Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Dr Marwanto Harjowiryono.

Dalam paparannya, John I. Pariwono menegaskan bahwa pendidikan adalah unsur kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Hingga saat ini, jika dibandingkan dengan sesama negara berkembang pun, Indonesia masih tertinggal dalam mutu pendidikan.

"Bila mau jujur, kita sebenarnya melanggar undang-undang. Sebab, seharusnya, pada 2015, semua dosen harus berkualifikasi minimal S2, tapi hingga saat ini masih banyak dosen S1," kata staf ahli Direktorat Kualifikasi SDM Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti tersebut.

Jika melihat kelemahan di bidang sumber daya manusia itu, pemerintah lewat Dikti mulai memberikan beasiswa untuk dosen berkuliah di luar negeri sejak 2008. Dan hingga saat ini tercatat sudah ada sekitar 4.500 penerima beasiswa DIKTI yang sekolah di berbagai negara dengan 80 persen di antaranya mengenyam jenjang S3.

John juga membahas masih rendahnya tingkat produktifitas mahasiswa Indonesia dalam hal publikasi karya tulis ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus. Dikti berharap setiap mahasiswa Indonesia yang bersekolah di luar dan dalam negeri bisa menghasilkan minimal satu karya tulis di jurnal ilmiah internasional.

Sementara itu, Heru P Nugroho memaparkan peran Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Peran Ditjen Perbendaharaan antara lain menyukseskan program pembangunan kawasan pedesaan melalui penyaluran/pencairan dana desa serta penguatan tata kelola pemerintah daerah. Poin ini sangat sesuai dengan Nawacita nomor 3.

Berikutnya, Ditjen Perbendaharaan terlibat aktif dalam upaya membangun perumahan melalui penyusunan desain skema pembiayaan pembangunan satu juta rumah dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui optimalisasi penyediaan air minum (revitalisasi PDAM). Aspek ini sejalan dengan Nawacita nomor 5.

Ditjen Perbendahaaraan turut juga berperan aktif dalam upaya penguatan sektor keuangan dan kapasitas fiskal pemerintah melalui penyempurnaan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR), tata kelola dana perkebunan kelapa sawit melalui pembentukan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit, implementasi IFMIS dalam pengelolaan dana APBN melalui aplikasi SPAN dan "spending review", selaras dengan Nawacita nomor 7.

Selain itu, Ditjen Perbendaharaan secara aktif bertugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, khususnya alokasi  anggaran untuk program-program prioritas yg mendukung pencapaian Nawacita.

Dialog Kebangsaan ini merupakan kali ke-6 dan diselenggarakan secara bersama oleh KJRI di Perth, Asosiasi Mahasiswa Paskasarjana dan Cendikia Indonesia di Australia (AIPSSA), Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA), Asosiasi Mahasiswa Pascasarjana Universitas Curtin (CUPSA), dan Garuda Indonesia.

Penerjemah: E. Syafputri/B. Soekapdjo.