Biden teken UU tentang libur 19 Juni, atasi ketidakadilan historis AS

Washington (ANTARA) - Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris menandatangani undang-undang pada Kamis (17/6) untuk menjadikan 19 Juni sebagai hari libur federal untuk memperingati emansipasi orang kulit hitam Amerika yang diperbudak, ketika Gedung Putih mendorong untuk mengatasi ketidakadilan historis negara itu.

RUU tersebut, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Rabu setelah disepakati Senat dengan suara bulat, menandai hari pada tahun 1865 ketika seorang jenderal Union memberi tahu sekelompok orang yang diperbudak di Texas bahwa mereka telah dibebaskan dua tahun sebelumnya melalui Proklamasi Emansipasi Presiden Abraham Lincoln selama Perang Saudara.

" 'Juneteenth' (19 Juni) menandai malam panjang penaklukan perbudakan dan janji pagi yang lebih cerah yang akan datang," kata Biden. Hari itu adalah pengingat akan "kerugian mengerikan yang ditimbulkan oleh perbudakan di negara itu dan terus berlanjut."

Baca juga: Joe Biden akan sumbang 500 juta dosis vaksin COVID-19 ke 90 negara

Penjajah Eropa pertama kali secara paksa membawa orang Afrika yang diperbudak dengan kapal ke koloni Inggris yang menjadi Amerika Serikat pada tahun 1600-an; jutaan orang dimiliki secara legal di sana sampai Amandemen ke-13 disahkan pada tahun 1865.

"Negara-negara besar tidak mengabaikan saat-saat paling menyakitkan mereka ... mereka merangkulnya," kata Biden di sebuah ruangan yang dipenuhi sekitar 80 anggota Kongres, pemimpin masyarakat dan aktivis termasuk Opal Lee yang berusia 94 tahun, yang berkampanye selama beberapa dekade untuk membuat 'Juneteenth' hari libur federal.

Baca juga: Biden yakin konflik antara Israel dan Palestina segera berakhir

Wakil Presiden Harris mengingatkan para tamu Gedung Putih bahwa mereka berkumpul di sebuah "rumah yang dibangun oleh orang-orang yang diperbudak," dan mengatakan liburan itu akan menjadi kesempatan untuk "menegaskan dan mendedikasikan kembali diri kita untuk bertindak."

"Juneteenth" akan menjadi hari libur kesebelas yang diakui secara federal, dan yang pertama dalam hampir empat dekade, setelah menghormati pemimpin hak-hak sipil yang terbunuh Martin Luther King, Jr.

Baca juga: Menlu AS: Amerika dan India bersatu mengatasi COVID-19

Karyawan federal akan mulai mengambil cuti tahun ini, mengamatinya pada Jumat sejak "Juneteenth" jatuh pada Sabtu, kata Kantor Manajemen Personalia AS di Twitter.

Ketimpangan serius tetap ada

Biden dan rekan-rekan Demokratnya berada di bawah tekanan untuk menanggapi sejumlah undang-undang negara bagian yang didukung Partai Republik yang menurut para aktivis hak-hak sipil bertujuan untuk menekan pemungutan suara oleh minoritas, dan untuk secara bermakna mengatasi pembunuhan yang tidak proporsional terhadap pria kulit hitam oleh polisi.

Beberapa politisi Partai Republik juga mendorong undang-undang negara bagian yang membuat guru sejarah tidak fokus pada sejarah perbudakan dan rasisme AS.

Banyak politisi Republik mendukung RUU "Juneteenth" di Kongres; beberapa dari lebih selusin yang menentangnya mengatakan bahwa mendeklarasikan "Hari Kemerdekaan Nasional Juneteenth" tidak akan memecah belah atau membingungkan orang Amerika.

Sementara selebritas dan pejabat federal bersorak atas penciptaan liburan, beberapa mempertanyakan apakah itu akan berdampak nyata pada masalah mendalam negara itu.

"Sangat penting untuk memperingati emansipasi dan untuk mendorong orang Amerika sehari-hari untuk memperhitungkan sejarah perbudakan ... tetapi selalu ada bahaya dengan hal-hal semacam ini sehingga mereka dapat menjadi performatif," kata Matthew Delmont, seorang profesor sejarah di Dartmouth College. yang mengkhususkan diri dalam sejarah Afrika-Amerika dan hak-hak sipil.

Menetapkan "Juneteenth" hari libur federal akan menjadi "kegagalan" jika hanya mengakui tanggal tanpa memacu tindakan pada isu-isu seperti kebrutalan polisi, hak suara, dan kesenjangan kemakmuran rasial, kata Delmont.

Undang-undang itu muncul setahun setelah Amerika Serikat diguncang oleh protes terhadap rasisme dan kepolisian menyusul pembunuhan George Floyd, seorang pria Afrika-Amerika, oleh seorang perwira polisi Minneapolis.

Biden mengatakan pemerintah telah meluncurkan "upaya agresif" untuk memerangi diskriminasi rasial di perumahan, mendorong kepemilikan rumah kulit hitam dan menawarkan sumber daya ke perguruan tinggi dan universitas kulit hitam (HBCU) yang historis.

"Janji kesetaraan tidak akan terpenuhi sampai menjadi nyata di sekolah kami, di jalan-jalan utama kami dan di lingkungan kami," katanya.

Sumber: Reuters