Dedi Mulyadi: Sejak awal saya tak setuju ekspor benih lobster

Karawang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyampaikan sejak awal tidak setuju dengan ekspor benih lobster untuk kepentingan menjaga ekosistem laut.

"Saya secara pribadi dan sebagai Wakil Ketua Komisi IV, jauh-jauh hari sudah menolak ekspor benih lobster," kata Dedi Mulyadi melalui sambungan telepon seluler kepada Antara, di Karawang, Rabu.

Di antara alasan penolakan ekspor benih lobster, kata Dedy Mulyadi, karena benih lobster itu merupakan ekosistem laut yang harus dijaga keberadaan dan kesinambungannya.

Baca juga: KPK masih periksa Menteri Edhy Prabowo
Baca juga: Menteri Edhy Prabowo ditangkap terkait izin ekspor baby lobster

Ada beberapa kabar yang menyebutkan kalau benih lobster di laut Indonesia mencapai miliaran ekor. Namun bagi Dedi Mulyadi  berapa pun jumlahnya itu tidak penting. Hal terpenting ialah menjaga kesinambungan ekosistem benih lobster.

"Karena kalau benih lobster sudah dewasa, nelayan bisa menangkapnya dengan murah dan bisa menjualnya dengan mahal," kata Dedi Mulyadi

Alasan lainnya, lanjut dia, negara tujuan ekspor itu Vietnam. Sedangkan Vietnam merupakan kompetitor utama Indonesia di bidang kelautan. Negara tetangga itu memiliki teknologi yang memadai dalam budi daya benih lobster.

"Teknologi yang dimiliki itu tidak berarti kalau tidak ada suplai bahan baku dalam bentuk benih. Jadi aneh, kompetitor kok disuplai bahan bakunya," ujar Dedi Mulyadi.

Baca juga: Keluarga Edhy Prabowo turut ditangkap oleh KPK

Terkait dengan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK pada Rabu (25/11) dini hari, Dedi Mulyadi menyesalkan dan mengaku prihatin atas peristiwa itu.

Dedi berharap agar Edhy diberi kesabaran dan mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.

"Kami berharap Pak Edhy bisa melewati masa sulit, diberi kekuatan dan ketabahan, sehingga mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi dengan baik," kata mantan Bupati Purwakarta dua periode ini.

Pihaknya dari Komisi IV saat ini masih menunggu pengumuman resmi dari KPK terkait kasus yang menjerat Menteri Edhy Prabowo.

"Sangkaan apa yang disangkakan kepada Pak Edhy, kita menunggu pengumuman resmi KPK," katanya.