Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar International Conference Indonesia Researcher Forestry (INAFOR) 2019 IPB International Convention Center, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Selasa (27/8/2019).
Konferensi yang menghadirkan 700 peneliti dari dalam dan luar negeri ini membahas masalah dan tantangan dalam restorasi hutan dan pengelolaan limbah.
Kepala BLI KLHK Agus Justianto mengatakan, tujuan dari INAFOR ke-5 ini pihaknya ingin mempromosikan dan memasarkan hasil inovasi ke semua stakeholder.
"Hasil inovasi dan rekomendasi dari INAFOR ini bukan hanya untuk pemerintah tetapi juga masyarakat dan pihak swasta. Karena dalam pengambilan kebijakan juga harus didasarkan sains dan tentunya sesuai dengan kondisi yang ada. Karena kebijakan tanpa dasar seringnya malah tidak tepat sasaran," ujar Agus.
Menurut Agus, hasil penelitian yang akan digunakan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan ini harus memiliki akses yang lebih besar dalam penelitian LHK. Mengingat, jika semua itu diterapkan di Indonesia, Balitbang tidak akan ketinggalan dari segi teknologi dan penelitian.
"Selama ini BLI mengandalkan APBN namun sekarang pihaknya bekerjasama dengan para pihak untuk melakukan penelitian bersama," jelasnya.
Ia menambahkan, BLI hanya memiliki anggaran Rp 393 miliar untuk 2020 mendatang. Padahal kebutuhannya mencapai Rp 700 miliar. Sehingga tentunya tidak bisa lagi mengandalkan APBN sebaliknya BLI sudah melakukan 270 perjanjian kerjasama dengan pihak luar.
"Kami juga akan mulai melakukan pemasaran produk inovasi melalui media online dan konvensional," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Konferensi yang menghadirkan 700 peneliti dari dalam dan luar negeri ini membahas masalah dan tantangan dalam restorasi hutan dan pengelolaan limbah.
Kepala BLI KLHK Agus Justianto mengatakan, tujuan dari INAFOR ke-5 ini pihaknya ingin mempromosikan dan memasarkan hasil inovasi ke semua stakeholder.
"Hasil inovasi dan rekomendasi dari INAFOR ini bukan hanya untuk pemerintah tetapi juga masyarakat dan pihak swasta. Karena dalam pengambilan kebijakan juga harus didasarkan sains dan tentunya sesuai dengan kondisi yang ada. Karena kebijakan tanpa dasar seringnya malah tidak tepat sasaran," ujar Agus.
Menurut Agus, hasil penelitian yang akan digunakan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan ini harus memiliki akses yang lebih besar dalam penelitian LHK. Mengingat, jika semua itu diterapkan di Indonesia, Balitbang tidak akan ketinggalan dari segi teknologi dan penelitian.
"Selama ini BLI mengandalkan APBN namun sekarang pihaknya bekerjasama dengan para pihak untuk melakukan penelitian bersama," jelasnya.
Ia menambahkan, BLI hanya memiliki anggaran Rp 393 miliar untuk 2020 mendatang. Padahal kebutuhannya mencapai Rp 700 miliar. Sehingga tentunya tidak bisa lagi mengandalkan APBN sebaliknya BLI sudah melakukan 270 perjanjian kerjasama dengan pihak luar.
"Kami juga akan mulai melakukan pemasaran produk inovasi melalui media online dan konvensional," pungkasnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019