Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyatakan terus berupaya meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah setempat dari yang telah dilakukan selama ini, dimana 41,11 persen timbunan sampah di wilayah tersebut sudah terkelola dengan baik.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, dalam pernyataan di Semarang, Jumat, pihaknya terus menerapkan berbagai strategi untuk mengelola sampah warga.
Menurut dia, timbunan sampah di Jateng sesuai data tahun 2024 mencapai sebanyak 6,33 juta ton. Dari jumlah tersebut, 41,11 persen atau 2,60 juta ton sampah sudah terkelola dengan baik, sementara 58,8 persen sisanya belum terkelola dengan baik.
Sebanyak 58,8 persen atau 3,73 juta ton sampah yang belum terkelola tersebut, terbagi atas sampah ditimbun di TPA dengan sistem open dumping (pembuangan terbuka) sebanyak 21,80 persen atau 1,38 juta ton.
Baca juga: KLH dorong sinergi pengolahan sampah berkelanjutan sektor horeka di NTT
Kemudian, sampah dibuang ke lingkungan seperti melalui pembakaran (open burning), pembuangan ilegal (illegal sumping), dan dibuang ke badan air sebesar 37,09 persen atau 2,36 juta ton.
Adapun sampah yang sudah terkelola dengan baik, di antaranya melalui pengurangan sampah seperti pembatasan, guna ulang, dan daur ulang sebanyak 20,04 persen atau 1,27 juta ton.
Kemudian, dikelola melalui penanganan sampah, seperti pengolahan menjadi bahan baku atau sumber energi, serta dibawa ke TPA dengan sistem "control/sanitary landfill" sebesar 21,07 persen atau 1,33 juta ton.
Diakui Luthfi, lemahnya pengelolaan sampah di kabupaten/kota tersebut disebabkan beberapa faktor, di antaranya anggaran penanganan sampah yang kecil di setiap kabupaten/kota.
Baca juga: Bupati Karawang sambut baik disetujuinya Raperda Pengelolaan Sampah
Kondisi tersebut diiringi dengan teknis operasional seperti jumlah fasilitas pengelolaan sampah terbatas, usia pakai TPA sudah habis, ketersediaan lahan yang kurang, serta sarana pengangkutan dan alat berat untuk sampah terbatas.
Guna mendukung program 2029 zero sampah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ia sudah menyiapkan berbagai langkah pengelolaan sampah di Jateng.
Pertama, membentuk Satuan Tugas Penuntasan Sampah (Satgas Sampah) melalui SK Gubernur Nomor 100.3.3./177 pada tanggal 24 Juni 2025. Kedua, menyiapkan Roadmap Akselerasi Penuntasan Sampah yang diatur dalam SK Gubernur Nomor 100.3.3/220 pada tanggal 23 Juli 2025.
"Roadmap itu sudah disebarkan ke Bupati dan Wali Kota. Kemudian ada Desa Mandiri Sampah di Jawa Tengah sebanyak 88 desa/kelurahan yang bisa menjadi percontohan," katanya.
Baca juga: KLH dorong industri kelola sampah kemasan
Ketiga, mereplikasi "best practices" pengelolaan sampah berbasis masyarakat, di setidaknya tiga lokasi percontohan, yaitu Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) Penggarit, Kabupaten Pemalang, TPS3R Banyumas, dan Bank Sampah Banjarnegara.
Selain itu, Luthfi juga juga mengakui sudah ada sekitar 11 perusahaan dari luar negeri yang menawarkan sistem pengolahan sampah, di antaranya sembilan dari Tiongkok, satu dari Arab, dan satu dari Eropa.
Dari banyaknya perusahaan atau investor tersebut rata-rata membutuhkan sampah sekitar 1.000 ton, padahal kapasitas sampah di masing-masing kabupaten/kota rata-rata 200-300 ton.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2025