Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendata ulang secara menyeluruh koperasi di daerah itu guna mengembalikan kejayaan unit usaha yang menjadi soko guru perekonomian bangsa.
"Pendataan dilakukan menyeluruh baik yang masih aktif, sedang 'sakit', maupun sudah tidak aktif," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Cikarang, Kamis (27/7).
Dia mengatakan pendataan koperasi berikut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah itu merupakan program pemerintah pusat yang ditindaklanjuti pemerintah provinsi demi mengembalikan kejayaan koperasi.
Baca juga: 27 wilayah Jabar meriahkan puncak Hari Koperasi Nasional
"Keputusan pemerintah pusat tentang koperasi, yang pertama pendataan koperasi dan UMKM di Jawa Barat. Dimana kami sedang meneliti satu persatu, bekerja sama dengan bupati dan wali kota termasuk di dalamnya adalah koperasi pondok pesantren dan koperasi-koperasi lain serta UMKM," katanya.
Uu menyatakan keakuratan data dalam segala hal termasuk jumlah koperasi dan UMKM akan memudahkan pemerintah menyusun suatu keputusan kebijakan serta kebijaksanaan.
Ia pun menyebut dari data itu bisa terdata berapa jumlah koperasi di Jawa Barat yang bergerak di sektor riil, barang dan jasa, simpan pinjam dan sektor lain, termasuk yang sedang sakit akibat konflik sesama pengurus.
Baca juga: Wagub Jabar minta koperasi bertransformasi memanfaatkan teknologi digital
Dirinya mengaku eksistensi koperasi saat ini semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi semakin berat padahal dahulu koperasi dikenal luas dengan sejumlah kejayaan, terutama koperasi unit desa.
"Tetapi mungkin sekarang beda nuansa, tapi tetap permasalahan koperasi dari dulu sampai sekarang harus kita selesaikan. Agar kita bisa kembalikan kejayaan koperasi," katanya.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan saat ini ada 1.300 unit koperasi yang menjadi binaan pemerintah daerah dan terus dijaga usaha agar mampu tumbuh serta berkembang secara sehat.
Baca juga: Bekasi tuan rumah Hari Koperasi ke-76 tingkat Jabar
Sementara untuk pelaku UMKM yang menjadi binaan pemerintah daerah berjumlah 14.000 dengan kategori bervariasi mulai dari usaha baru, sedang berkembang, hingga naik kelas.
"Kami berkomitmen membantu koperasi dan UMKM terus tumbuh dan berkembang. Sejumlah program mulai pendampingan, pelatihan, fasilitasi penerbitan berbagai sertifikat usaha, hingga membantu agar bisa menembus pangsa internasional terus kita optimalkan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Pendataan dilakukan menyeluruh baik yang masih aktif, sedang 'sakit', maupun sudah tidak aktif," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Cikarang, Kamis (27/7).
Dia mengatakan pendataan koperasi berikut pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah itu merupakan program pemerintah pusat yang ditindaklanjuti pemerintah provinsi demi mengembalikan kejayaan koperasi.
Baca juga: 27 wilayah Jabar meriahkan puncak Hari Koperasi Nasional
"Keputusan pemerintah pusat tentang koperasi, yang pertama pendataan koperasi dan UMKM di Jawa Barat. Dimana kami sedang meneliti satu persatu, bekerja sama dengan bupati dan wali kota termasuk di dalamnya adalah koperasi pondok pesantren dan koperasi-koperasi lain serta UMKM," katanya.
Uu menyatakan keakuratan data dalam segala hal termasuk jumlah koperasi dan UMKM akan memudahkan pemerintah menyusun suatu keputusan kebijakan serta kebijaksanaan.
Ia pun menyebut dari data itu bisa terdata berapa jumlah koperasi di Jawa Barat yang bergerak di sektor riil, barang dan jasa, simpan pinjam dan sektor lain, termasuk yang sedang sakit akibat konflik sesama pengurus.
Baca juga: Wagub Jabar minta koperasi bertransformasi memanfaatkan teknologi digital
Dirinya mengaku eksistensi koperasi saat ini semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi semakin berat padahal dahulu koperasi dikenal luas dengan sejumlah kejayaan, terutama koperasi unit desa.
"Tetapi mungkin sekarang beda nuansa, tapi tetap permasalahan koperasi dari dulu sampai sekarang harus kita selesaikan. Agar kita bisa kembalikan kejayaan koperasi," katanya.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan saat ini ada 1.300 unit koperasi yang menjadi binaan pemerintah daerah dan terus dijaga usaha agar mampu tumbuh serta berkembang secara sehat.
Baca juga: Bekasi tuan rumah Hari Koperasi ke-76 tingkat Jabar
Sementara untuk pelaku UMKM yang menjadi binaan pemerintah daerah berjumlah 14.000 dengan kategori bervariasi mulai dari usaha baru, sedang berkembang, hingga naik kelas.
"Kami berkomitmen membantu koperasi dan UMKM terus tumbuh dan berkembang. Sejumlah program mulai pendampingan, pelatihan, fasilitasi penerbitan berbagai sertifikat usaha, hingga membantu agar bisa menembus pangsa internasional terus kita optimalkan," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023