Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyebutkan laju inflasi di Purwakarta masih cukup terkendali, berada diangka 2,09 persen.
"Itu sesuai dengan data BPS (Badan Pusat Statistik) per Desember 2021," kata bupati disela rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi yang digelar secara virtual di Aula Pemkab Purwakarta, Kamis.
Ia juga menyampaikan, tahapan peningkatan pengendalian inflasi di daerahnya dilakukan dengan cara sinkronisasi seluruh perangkat daerah dan kecamatan dengan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Baca juga: Bupati Purwakarta harapkan CFN dapat bantu pulihkan ekonomi
Baca juga: Purwakarta jadikan wisata alam dan kuliner untuk pemulihan ekonomi daerah
Menurut dia, pengendalian inflasi di tingkat Purwakarta merupakan penjabaran dari Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi dan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
"TPID bertugas melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi provinsi serta melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten," kata Anne.
Sementara itu, rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2022 yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara virtual itu dilakukan sebagai upaya koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas yang terjadi di sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia, untuk tetap berhati-hati menyikapi hal yang terjadi saat ini.
Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan agar kepala daerah, baik gubernur dan bupati atau walikota saatnya berhati-hati, sebab kondisi dunia kini sedang tidak normal.
Baca juga: Bupati Purwakarta berharap program bantuan ponpes dorong peningkatan ekonomi
Presiden juga meminta seluruh kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, maupun gubernur bersedia bekerja sama dengan TPID dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat, bahwa tim pengendalian inflasi di pusat harus bisa memetakan dan menyambungkan kebutuhan dan ketersediaan pasokan kelompok pangan tersebut di daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Itu sesuai dengan data BPS (Badan Pusat Statistik) per Desember 2021," kata bupati disela rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi yang digelar secara virtual di Aula Pemkab Purwakarta, Kamis.
Ia juga menyampaikan, tahapan peningkatan pengendalian inflasi di daerahnya dilakukan dengan cara sinkronisasi seluruh perangkat daerah dan kecamatan dengan difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Baca juga: Bupati Purwakarta harapkan CFN dapat bantu pulihkan ekonomi
Baca juga: Purwakarta jadikan wisata alam dan kuliner untuk pemulihan ekonomi daerah
Menurut dia, pengendalian inflasi di tingkat Purwakarta merupakan penjabaran dari Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi dan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
"TPID bertugas melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi provinsi serta melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten," kata Anne.
Sementara itu, rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2022 yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara virtual itu dilakukan sebagai upaya koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas yang terjadi di sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia, untuk tetap berhati-hati menyikapi hal yang terjadi saat ini.
Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan agar kepala daerah, baik gubernur dan bupati atau walikota saatnya berhati-hati, sebab kondisi dunia kini sedang tidak normal.
Baca juga: Bupati Purwakarta berharap program bantuan ponpes dorong peningkatan ekonomi
Presiden juga meminta seluruh kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, maupun gubernur bersedia bekerja sama dengan TPID dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat, bahwa tim pengendalian inflasi di pusat harus bisa memetakan dan menyambungkan kebutuhan dan ketersediaan pasokan kelompok pangan tersebut di daerah.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022