Dedie A Rachim: Pemkot Bogor-Forkopimda sepakati perpanjangan PSBB

Bogor (ANTARA) - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan Pemerintah Kota Bogor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyepakati perpanjangan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan segera mengusulkan ke Gubernur Jawa Barat.

"Kesepakatan perpanjangan PSBB di Kota Bogor diputuskan dalam rapat evaluasi PSBB di Balai Kota Bogor hari ini," kata Dedie A Rachi, di Balai Kota Bogor, Senin.

Baca juga: Pemkot Bogor kembali segera usulkan perpanjangan PSBB tahap III

Rapat evaluasi PSBB dipimpin oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan dihadiri unsur Forkpimda, antara lain Kapolresta Bogor Kota Kombes {ol Hendri Fiuser, Dandim 0606 Kota Bogor Kol Arm Teguh Cahyadi. Hadir juga Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Dedie A Rachim, PSBB tahap II selama dua pekan akan berakhir pada Selasa (12/5), dan Pemerintah Kota Bogor bersama Forkopimda Kota Bogor menyepakati untuk memperpanjang PSBB selama dua pekan pada 13-26 Mei 2020.

"Surat usulan perpanjangan PSBB dikirimkan ke Gubernur Jawa Barat, untuk pengambilan putusan PSBB," katanya.

Baca juga: Berikut enam pelanggaran PSBB yang masih ditemukan di Kota Bogor

Dedie menambahkan, keputusan untuk mengusulkan perpanjangan penerapan PSBB juga diputuskan oleh lima daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Sebelumnya, kepala daerah dari lima daerah tersebut telah melakukan rapat koordinasi virtual dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Baca juga: Pemkot Bogor tingkatkan penjagaan di perbatasan antardaerah pada PSBB Jabar

Menurut dia, kesepakatan perpanjangan penerapan PSBB ini sejalan dengan status bencana nasional virus corona (COVID-19) yang telah ditetapkan pemerintah pusat hingga 29 Mei 2020.

"Dasar usulan perpanjangan PSBB itu adalah status bencana nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setelah usulan ini disetujui, maka semua sektor yang tidak dikecualikan harus menyesuaikan dengan aturan PSBB," katanya.