Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran segera disahkan pascapelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Kami berharap (disahkan setelah pelantikan Presiden), saat ini RUU Penyaran belum disahkan, masih dibahas di DPR,” ujar Koordinator Bidang Riset KPI Pusat, Andi Andrianto saat berkunjung ke kantor Antara, di kawasan Pasar Baru Jakarta, Senin.
Baca juga: Jimly: Industri Media Perlu Harus Diatur Ulang
Menurutnya, revisi itu diperlukan untuk pengawasan penyiaran lebih menyeluruh. Pasalnya, UU Penyiaran saat ini hanya sebatas memberikan kewenangan KPI mengawasi proses penyiaran secara analog. Sedangkan seiring berkembangnya teknologi, penyiaran marak terjadi secara digital, seperti halnya melalui media sosial.
“Sekarang sudah mulai berkembang dengan adanya internet, ini harus disikapi dengan regulasi, karena regulasi akan memberikan kepastian terhadap stakeholder,” terangnya.
Baca juga: Ini Kata KPI Soal Ranah Penyiaran
Andi berharap, ketika RUU Penyiaran disahkan, KPI bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh hingga pada konten-konten media sosial. Karena, ia juga kerap menerima aduan mengenai tayangan yang berpotensi mengandung pelanggaran di media sosial.
“Kita tahu sekarang di media sosial penuh dengan konten-konten yang perlu diperbaiki, tapi sampai saat ini KPI belum pada domain itu. Revisi ini menjadi penting untuk menyikapi dinamika penyiaran yang ke arah digital dan konvergensi,” kata Andi.
Baca juga: Ini Kata KPI Soal Ranah Penyiaran
Pascapelantikan Presiden, KPI berharap RUU Penyiaran segera disahkan
Senin, 21 Oktober 2019 18:31 WIB
Koordinator Bidang Riset KPI Pusat, Andi Andrianto saat berkunjung ke kantor Antara, di kawasan Pasar Baru Jakarta, Senin (21/10/2019). (ANTARA/M Fikri Setiawan).
Kami berharap (disahkan setelah pelantikan Presiden), saat ini RUU Penyaran belum disahkan, masih dibahas di DPR.
