Soal tudingan sering pencitraan, ini jawaban Bima Arya

Aliansi BEM se-Bogor saat melakukan aksi di depan Gedung Balaikota Bogor, Rabu (17/7/2019). (Megapolitan.Antaranews.Com/Foto: M Fikri Setiawan).

Soal pencitraan sudah biasa itu mah bumbu-bumbu (aksi) saja. Saya kalau jadi seperti mereka pasti begitu. Enggak apa-apa. Kita lihat substansinya.

Bogor (ANTARA) - Wali Kota Bogor, Jawa Barat Bima Arya Sugiarto menjawab tudingan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor ketika menggelar aksi di depan Gedung Balaikota Bogor, Rabu yang menganggap Bima lebih mementingkan pencitraan daripada menyelesaikan program prioritasnya.

"Soal pencitraan sudah biasa itu mah bumbu-bumbu (aksi) saja. Saya kalau jadi seperti mereka pasti begitu. Enggak apa-apa. Kita lihat substansinya," ujarnya di Bogor usai menemui para mahasiswa yang unjukrasa.

Menurutnya, yang lebih penting diperhatikan yaitu poin-poin tuntutan para mahasiswa dalam aksinya sejalan dengan konsep yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Hanya saja tinggal menunggu waktu.

"Semuanya sama dengan apa yang saya dan Pak Wakil dorong, enggak ada beda. Semuanya poinnya sama percis. Saya senang banget ada yang sejalan," kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Baca juga: Aliansi BEM se-Bogor "segel" Balaikota
Baca juga: Pemkot Bogor targetkan Pendapatan Daerah Rp2,19 Triliun pada 2020
Seperti diketahui, Aliansi BEM se-Bogor, membentangkan spanduk bertuliskan 'Banyak citra sedikit kerja, #BogorKotaMacet #PemerintahKerjaNgaret' dan spanduk lainnya bertuliskan 'Tidak butuh citra! Butuh kerja nyata' di depan Gedung Balaikota Bogor saat melakukan aksi.

"Bima Arya jangan hanya memperbanyak citra, akan tetapi harus memperbanyak kerja juga," ujar koordinator lapangan aliansi BEM se-Bogor, M Abdul Mukhtar di tengah-tengah aksi.

Para mahasiswa yang tergabung dari 20 kampus di Kota dan Kabupaten Bogor itu menilai Wali Kota Bogor Bima Arya belum mampu menuntaskan enam skala prioritas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015-2019.

Enam skala prioritas yang dipersoalkan antara lain, penataan transportasi dan angkutan umum, penataan ruang publik, pedestrian, taman dan ruang terbuka hijau (RTH), penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), penanggulangan kemiskinan, penataan persampahan dan kebersihan kota, serta transformasi budaya dan reformasi birokrasi.

Baca juga: Ngariung bareng Wali Kota Bogor jadi ajang curhat warga