Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR Zigo Rolanda mengatakan insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur menjadi alarm serius bagi keselamatan angkutan perkeretaapian sehingga perlu perbaikan pada sistem operasional angkutan tersebut.

“Insiden tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan mendasar dalam sistem operasional perkeretaapian Indonesia,” kata Zigo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kejadian itu menunjukkan persoalan keselamatan perkeretaapian nasional sudah berada pada level yang serius dan kompleks.

Dia menjelaskan kecelakaan itu bermula dari kendaraan yang mogok di perlintasan sebidang tidak resmi. Namun, gangguan awal itu berkembang menjadi kecelakaan besar akibat lemahnya integrasi sistem operasional dan komunikasi antarpengendali perjalanan kereta api.

Baca juga: VinFast Indonesia tunggu hasil investigasi kasus kecelakaan kereta api di Bekasi
Baca juga: Polisi telah ambil keterangan 36 saksi soal kecelakaan kereta di Bekasi Timur

Dia pun menilai insiden tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor teknis perjalanan kereta, tetapi juga mengindikasikan kelemahan berlapis dalam sistem operasi perkeretaapian nasional.

“Mulai dari pengaturan headway perjalanan, mixed operation antara KAJJ (Kereta Api Jarak Jauh) dan KRL, sistem persinyalan, komunikasi pusat kendali, kepadatan lintasan, ketidakpatuhan terhadap GAPEKA, hingga mitigasi keadaan darurat dan pengamanan di lapangan,” ujar Zigo.

Dia mengungkapkan Kementerian Perhubungan mencatat 1.058 kecelakaan di perlintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir, dengan total korban mencapai 955 orang.

“Dari jumlah itu, sekitar 80 persen terjadi di perlintasan tidak terjaga,” ungkap Zigo.

Kondisi tersebut, kata dia, memperlihatkan keselamatan perlintasan sebidang masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Baca juga: Hingga pukul 05..53 WIB, masih ada 3 penumpang KRL masih terjepit

Meski demikian, dia mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam menangani persoalan itu.

Langkah tersebut meliputi pembatasan kecepatan perjalanan kereta, evaluasi sistem persinyalan, audit keselamatan, penutupan perlintasan liar, serta peningkatan keselamatan di 1.638 titik prioritas.

Selain itu, sambung Zigo, pemerintah juga merencanakan pemasangan ATP/SKKO sebagai langkah mitigasi awal untuk meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian nasional.

Dia memandang tantangan ke depan masih besar dan menuntut peningkatan keselamatan yang tidak hanya difokuskan pada jalan nasional, tetapi juga mencakup jalan provinsi dan kabupaten dan kota yang jumlah perlintasannya jauh lebih banyak, serta sebagian besar belum memiliki sistem pengamanan yang memadai.

“Diperlukan penguatan integrasi sistem operasi, pengawasan keselamatan, serta percepatan pembangunan flyover dan infrastruktur pendukung lainnya agar kecelakaan serupa tidak kembali terulang,” tutur Zigo. 



Pewarta: Mario Sofia Nasution
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026